RM.id Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin membongkar tiang monorel yang sudah mangkrak puluhan tahun sekaligus merevitalisasi kawasan Senayan, Jakarta Pusat, menjadi cantik dan nyaman. Namun untuk merealisasikannya, Pemprov masih menunggu izin DPR dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Dari rencana itu, muncul pertanyaan publik, kenapa harus minta izin DPR? Bukankah kawasan Senayan dalam kewenangan Kemensetneg.
Staf Khusus Gubernur DKI Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunggu surat dari Sekretariat Jenderal (Setjen)/Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, karena tiang-tiang monorel itu ada yang berada di sekitar Kompleks Parlemen.
“Setiap pekerjaan fisik di area yang berbatasan langsung atau mempengaruhi lingkungan Gedung DPR, memerlukan persetujuan tertulis dan koordinasi operasional dari Setjen DPR,” jelas pria berpanggilan Chico ini, kepada Editor Rakyat Merdeka melalui telepon, Sabtu (14/11/2026).
Hal itu, lanjut Chico, menyangkut aspek akses, keamanan dan ketertiban di sekitar Kompleks Parlemen.
Baca juga : Portugal Hancur Tanpa Ronaldo
Jadi, jelasnya, secara praktis ada dua lapisan izin untuk membongkar tiang monorel mangkrak itu.
Kewenangan kawasan, lanjut Chico, berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. “Izin pelaksanaan pekerjaan di sekitar Kompleks DPR, dari Setjen DPR,” jelasnya.
Dengan demikian, lanjut Chico, Pemprov DKI tetap berkoordinasi dengan Kemensetneg. “Tapi, untuk bisa bergerak di sekitar Gedung DPR, lampu hijau dari Setjen DPR tetap diperlukan,” jelasnya.
Sebanyak 59 tiang beton mangkrak itu membentang dari Jalan Gelora hingga Jalan Asia Afrika. Dari belakang Gedung DPR hingga depan Plaza Senayan. Sebagian dicat putih, sebagian lainnya kusam tanpa sentuhan cat. Tingginya 3 meter hingga 7 meter.
Ada pula yang dibalut papan PVC dan dipasangi banner iklan. Berdiri rapat sepanjang sekitar 1,6 kilometer, tiang-tiang itu bukan sekadar mengganggu pemandangan. Tetapi juga membuat ruas jalan yang sudah terbatas, terasa semakin sempit.
Baca juga : Prediksi Guenther Steiner: 10 Tahun Lagi, Kimi Antonelli Gabung Ferrari
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, Pemprov DKI siap membongkar tiang monorel mangkrak itu dan menata kawasan Senayan.
Penataan itu diharapkan membuat kawasan sekitar Kompleks Parlemen menjadi lebih lega, rapi dan nyaman dipandang. Baik di depan maupun belakang Gedung Parlemen.
“Supaya persis seperti di Jalan Rasuna Said,” kata Pram saat meninjau Hutan Kota Kepanduan di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (12/11/2026).
Meski begitu, Pram menambahkan, Pemprov DKI tidak bisa bergerak sendiri. Karena, masih menunggu surat izin dari DPR sebagai dasar untuk melaksanakan penataan.
Sebelumnya, Pemprov DKI telah membongkar 109 tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said. Pembongkaran dan penataan itu dimulai pada Januari 2026 dan rampung Juni lalu.
Baca juga : 1 Dolar=Rp 18.200, BBM Subsidi Nggak Naik
Pram meresmikan hasil penataan Jalan HR Rasuna Said pada Minggu (21/6/2026), sehari sebelum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta.
Pengalaman di Rasuna Said menjadi gambaran, bagaimana penataan yang ingin dilakukan Pemprov DKI Jakarta di Senayan. [DAF/DRS/RAA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.