RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang memperjualbelikan produk-produk publikasi atau edukasi KPK kepada masyarakat luas. Diduga, produk edukasi dalam bentuk buku tersebut diperjualbelikan melalui media sosial dan marketplace.
Plt Juru Bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati mengimbau kepada pihak-pihak tersebut untuk tidak melanjutkan tindakannya.
Baca juga : Menko Polhukam: Transformasi Digital Tidak Bisa Diabaikan
Sebab, mereka telah melanggar hak cipta yang sepenuhnya dimiliki KPK dan ketentuan yang telah tercantum dalam buku tersebut.
"Bahwa buku atau produk-produk edukasi KPK boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk tujuan pendidikan serta nonkomersial lainnya, dan bukan untuk diperjualbelikan," tegas Ipi lewat pesan singkat, Rabu (1/6).
Baca juga : Berbasis Kearifan Lokal, Kasus PMK Di Lombok Timur Bisa Dikendalikan
Dia menyatakan, masyarakat bisa mendapatkannya secara gratis dengan mengunduh di portal pendidikan antikorupsi yang dikelola KPK melalui tautan https://aclc.kpk.go.id/pustaka/pendidikan.
Selain itu, masyarakat juga bisa mengajukan permohonan kepada KPK untuk mendapatkan versi cetaknya. "Kami terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menyebarkan nilai-nilai Integritas dalam rangka membangun budaya antikorupsi, dengan tetap mematuhi mekanisme dan ketentuan yang berlaku," tandasnya. â–
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.