RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Karjono menyampaikan sejumlah pesan saat menghadiri pengukuhan pengurus Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (16/11).
Pengukuhan yang diselenggarakan bertepatan Hari Toleransi Internasional dengan tema 'Sinergitas Pemerintah, Tokoh Agama, TNI/Polri dalam Merawat Kerukunan dan menjaga Keutuhan NKRI' itu diharapkan menjadi pionir atau percontohan daerah lain di Indonesia.
Dia bahkan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) harus mendapatkan penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama dan lainnya.
"Kami juga berharap dan mendorong pengukuhan yang diikuti 401 desa atau kelurahan dan 5.080 orang atau peserta ini mendapatkan penghargaan, karena ini satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia," kata Karjono.
Baca juga : Santri, Pengurus Ponpes, Kiai Se-Cilacap Gelorakan Dukungan Ganjar Presiden
Karjono menegaskan ideologi Pancasila sangat penting dijaga dan tetap diimplementasikan. Pasalnya, menurut dia, sejak reformasi TAP MPR II 1978 tentang Eka Pancakarsa atau P4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, satu tahun kemudian Lembaga BP7 dibubarkan, dan yang paling memprihatinkan UU Sisdiknas diganti dan menghilangkan mata ajar atau mata kuliah Pancasila.
“Alhamdulillah, Puji Tuhan memberkati dan juga Keagungan Tuhan, dengan upaya kita bersama maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional yang mewajibkan mata ajar Pancasila dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi dan diterapkan di seluruh Indonesia mulai dari pendidikan formal dan nonformal," terangnya.
Tidak hanya itu, lanjut Karjono, penguatan moderasi beragama sebagai ikhtiar dinamis Pancasila. "Hal ini untuk membangun cara pandang sikap, praktek beragama dalam kehidupan beragama yang mampu mengedepankan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bangsa," terangnya.
Dia juga menegaskan, moderasi beragama sangat diperlukan, karena realitas Indonesia yang majemuk menghadapi banyak tantangan serius. Karjono mengatakan, pembentukan komunitas atau forum ini sangat diperlukan sebagai upaya strategi tatanan kehidupan harmonis umat beragama di tengah keberagaman.
Baca juga : Kencur Bisa Redakan Batuk Tanpa Obat, Begini Cara Bikinnya
Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada BPIP yang sudah hadir dan memberikan pembekalan kepada 5.080 pengurus PKUB di 401 desa atau kelurahan di 26 Kecamatan.
Dia mengaku, bangga bertepatan Hari Toleransi Internasional dan dilaksanakannya KTT G20, Kabupaten Klaten telah mendeklarasikan dan mengukuhkan PKUB. "Saat ini dunia melihat Indoneisa karena terlaksananya KTT G20 di Bali dan saat ini Indonesia melihat Kabupaten Klaten karena adanya pengukuhan PKUB," kata Bupati Sri Mulyani.
Dia juga mengaku Klaten adalah miniaturnya Indonesia yang di tengah keberagaman memiliki keharmonisan, persatuan dan kesatuan. "Hari ini kita kukuhkan kekuatan kita bersama untuk Kebhinekaan, Klaten adalah miniaturnya Indoensia, klaten aman Indonesia damai," tegasnya.
Pembekalan juga diberikan Plt Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P Bolombo dan perwakilan Kementerian Agama Wawan Junaedi. Keduanya berharap dan mendorong pengurus dapat bersama-sama dengan pemerintah pusat atau daerah bergotong royong menjaga persatuan umat beragama.
Baca juga : Buka Workshop Pra Ijtima Sanawi, Ini Pesan Waketum MUI
"Agama apapun itu adalah ajaran-ajaran yang moderat, oleh karena itu saya yakin kalau di Klaten insyaallah empat indikator moderasi beragama itu sudah khatam," ujarnya.
Menurutnya, indikator-indikator tersebut, yakni kecintaan terhadap Pancasila, menjaga toleransi, antikekerasan, dan menghargai tradisi lokal.
Forum ini tentu akan membantu pemerintah daerah dan pemerintah pusat bahwa dengan adanya forum akan memberikan pemberdayaan membantu melakukan langkah-langkah preventif dan preemtif terhadap pencegahan pencegahan dalam rangka melakukan deteksi deteksi dini yang menjadi potensi konflik maupun ancaman-ancaman gangguan.
"Kita juga akan berupaya mendorong kebijakan-kebijakan supaya lebih kuat, seperti peraturan presiden atau peraturan pemerintah," kata La Ode
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.