RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menenderkan proyek SMS masking atau SMS blast untuk tahun 2023. Nilainya mencapai Rp 1,2 miliar.
Proyek SMS masking atau SMS blast untuk menyebar SMS terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan (LPSE Kemenkeu), Selasa (3/1), tertera tender ‘Pengadaan SMS Masking LHKPN Tahun 2023’.
Tender dengan kode 37120011 itu dibuat sejak 18 Oktober 2022. Saat ini, tender sudah selesai dan pemenangnya sudah ada. Tahun anggaran APBN 2023. Nilai pagu paket Rp 1,2 miliar. Nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) paket Rp 1.198.800.000 (Rp 1,1 miliar).
“Itu sudah dipertimbangkan, sudah diukur dan dihitung berdasarkan kebutuhannya berapa,” ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Baca juga : Ganjar Kucurkan Rp 15 Miliar Untuk Penanganan Banjir Di Jateng
Ali menjelaskan, anggaran SMS blast KPK tahun 2023 naik dibandingkan tahun lalu yang cuma Rp 999.218.000 (Rp 999,2 juta).
Tahun ini anggarannya Rp 1.198.800.000 (Rp 1,1 miliar). Dia bilang, penambahan anggaran telah melalui mekanisme dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Tidak ada yang ditutupi dan itu juga dilakukan melalui mekanisme yang ada,” katanya.
Selain itu, Ali mengklaim, SMS blast KPK efektif menyadarkan masyarakat perihal laporan LHKPN. Khususnya, bagi warga yang tinggal di pedesaan.
Baca juga : Kemendes PDTT Peroleh DIPA Rp 2,99 Triliun, Ini Pesan Presiden Jokowi
Terkait pilihan layanan SMS bukan Whatsapp (WA), Ali beralasan, hal itu lebih efektif bagi warga yang berada di kampung.
“Yang pasti efektivitas untuk kemudian komunikasi untuk wajib LHKPN dan selama ini lebih mudah lewat SMS,” klaim dia.
Netizen menilai SMS blast yang disebar KPK mubazir, hanya buang-buang anggaran. Karena, begitu pesan hanya langsung di-delete tanpa dibaca. Kalaupun tidak dihapus, pesan itu dibiarkan begitu saja.
“SMS blast KPK seperti buang duit untuk pesan yang di-delete atau dihapus tanpa dibaca,” kata @andrian079. “Cara lama buang-buang anggaran yang sekarang dipraktekan KPK,” ujar @Afri_tangurante.
Baca juga : Mendag Zulkifli Hasan Tegas, Tertibkan Dan Amankan
Menurut @Bintang3413, kalau urusannya uang, ada saja programnya. Bahkan, kata dia, yang seharusnya gratisan pun bisa dibikin menjadi berbayar.
“Kejagung prestasinya sudah luar biasa tanpa anggaran miliaran rupiah untuk SMS blast,” kata @ujug_ujug.
Akun @umarhasan91 mengatakan, kewajiban LHKPN hanya untuk penyelenggara negara, pasti banyak yang punya whatsapp (WA). Sehingga, kata dia, KPK lebih baik menggunakan WA blast, dibanding SMS blast.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.