RM.id Rakyat Merdeka - Terciptanya iklim demokrasi yang sehat dan kondusif merupakan harapan bagi banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Demokrasi yang kondusif bisa lahir dari masyarakat yang telah mendapatkan pendidikan politik dan konsep kebangsaan secara matang. Kondisi seperti ini bisa terwujud jika iklim perpolitikan di Indonesia telah bebas dari praktik politik identitas.
Politik identitas masih menjadi ancaman yang bisa mencederai proses demokrasi di Indonesia. Terkait hal ini, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah (Jateng) Prof Syamsul Ma’arif mengatakan, politik identitas adalah sebuah upaya politik yang sering menggunakan kendaraan tertentu, seperti etnis, agama, budaya tertentu. Pelakunya mempolitisasi hal-hal tersebut dengan begitu masifnya. "Biasanya untuk tujuan pragmatis,” ujar Prof Syamsul, Rabu (8/2).
Menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo ini, para pelaku praktik politik identitas biasanya melakukan aksi tanpa memproyeksikan sebuah gagasan besar untuk membangun iklim demokrasi yang sehat. Para oknum ini hanya berpikir bagaimana caranya menang. Caranya mereka agar mampu memberikan tekanan pada lawan politiknya, sehingga akhirnya sebuah polarisasi yang tajam karena para pelakunya menggunakan praktik politik yang kurang elegan dan kurang demokratis.
Baca juga : NasDem Heran Dikejar Terus
Ia menambahkan, efek samping dari politik identitas yang muncul, berkembang, dan kemudian disebarkan secara terus-menerus akan menimbulkan polarisasi sehingga berujung pada upaya untuk menggoyang pemerintah yang sah. Tujuan ini dicapai dengan cara mengintimidasi atau bahkan melakukan kekerasan, baik pemikiran, tindakan, ataupun yang lain-lain yang akan merusak sebuah iklim demokrasi.
Syamsul juga menjelaskan, metode kampanye dengan memanfaatkan politik identitas, bagi sebagian orang merupakan cara yang menarik. “Kalau persoalan seksi, ya seksi. Bahkan banyak orang akan terpesona. Karena memang menarik, terutama kepada syahwat-syahwat politik dan dijustifikasi dengan fenomena agama. Agama jadi ditarik pada kepentingan sesaat. Ini akan menjadi sesuatu yang akan mudah untuk membakar emosi masyarakat,” ucapnya.
Dia lalu mengutip pernyataan KH Hasyim Asyari yang berbunyi “hubbul wathon minal iman.” Menurutnya, pernyataan ini memiliki arti bahwa cinta Tanah Air/nasionalisme itu bagian dari iman. Baik nasionalisme atau pun agama harus saling menguatkan satu dengan yang lainya.
Baca juga : BNPT: Jelang Tahun Politik, Cegah Polarisasi Dengan Tumbuhkan Rasa Nasionalisme
Oleh karena itu, Prof Syamsul berharap, kontestasi Pemilu seharusnya bisa menampilkan gagasan ataupun ide yang berbeda dari masing-masing pihak yang berkompetisi, daripada hanya menjual ciri khas saja. Sedangkan politik identitas akan menjadi bumerang jika tidak segera direduksi.
"Seharusnya kita bisa menciptakan gagasan-gagasan untuk membangun iklim demokrasi. Misalkan Pemilu, ya Pemilu yang sehat dengan mencari ataupun memilih pemimpin berdasarkan pada moralitas, kecakapan, dan profesionalitas. Jadi ini menumbuhkembangkan kedewasaan di dalam proses demokrasi melalui pintu Pemilu untuk memilih pemimpin yang didasarkan kepada kapabilitas, kompetensi, profesionalitas, daripada mengedepankan isu-isu sensitif atau pun menggunakan politik identitas,” lanjutnya.
Ia lalu berpesan akan pentingnya mendorong kedewasaan masyarakat agar menjadi masyarakat yang demokratis. Salah satu contoh adalah menang atau kalah harus disikapi sebagai kehendak Tuhan sehingga siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Selain itu, kontestasi politik jangan dijadikan persoalan rivalitas semata, namun sebagai upaya bersama untuk membangun bangsa yang terhormat melalui proses-proses konstitusi.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.