RM.id Rakyat Merdeka - Pengamat pendidikan Center of Education Regulation and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji, memandang, musibah ambruknya atap SDN Gentong, Pasuruan, Jawa Timur, bukan salah pemerintah pusat. Dia justru menyebut, kasus tersebut adalah kesalahan Pemda. Sebab, sampai saat ini banyak Pemda belum memenuhi kewajiban alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.
Baca juga : Mau Urus Pajak Kendaraan Pribadi? Cek Lokasi Samling di Sini
"Kejadian ini membuka semua kotak pandora. Selama ini kita punya kondisi pengelolaan pendidikan di daerah oleh orang-orang yang komitmennya rendah," kata Indra, di Jakarta, Senin (11/11).
Indra menjelaskan, berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2018 terlihat, bahwa 99 persen kabupaten/kota belum memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mewajibkan alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen. Selama ini, alokasi dana pendidikan di daerah masih rendah.
Baca juga : PLN Kalbar Ajak Mahasiswa Bijak Manfaatkan Listrik
"Itu baru soal anggaran. Belum lagi serapannya. Kita juga lihat di DKI Jakarta, program pendidikannya juga rendah. Misalkan dari kasus 'Lem Aibon' itu. Level DKI saja tidak punya konsep," tegas Indra.
Berdasarkan NPD 2018, jika dilihat anggaran pendidikan yang murni 20 persen dari APBD di luar DAK ataupun transfer daerah hanya dipenuhi beberapa daerah. Di antaranya Kabupaten Ogan Komering Ilir (23,79 persen), Sumatera Barat (21,70 persen), Kabupaten Pemalang (21,11 persen) Kabupaten Bogor (21,00 persen), Kabupaten Kutai Kartanegara (20,29 persen) Kabupaten Bangli (20,20 persen) dan Kabupaten Bandung (20,05 persen).
Padahal, data yang dapat digunakan untuk rujukan pengelolaan pendidikan juga dapat dengan mudah diakses. "Datanya ada di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ada berapa sekolah yang rusak misalnya," kata Indra.
Indra menilai, selama ini, antara pusat dengan daerah belum memiliki visi yang sama soal pembangunan SDM dan pendidikan. Bukan rahasia pula jika mengurus pendidikan dinilai sebagai program yang malas diseriusi, karena programnya tidak memiliki dampak instan yang bisa langsung dirasakan layaknya pembangunan infrastruktur.
"Ini kenapa para politikus tidak suka mengurusi pendidikan. Kalau kita yang lulus SD saja sudah bisa lewat satu periode, kalau SD sampai SMA sudah lewat dua periode. Mana ada politisi yang suka. Itu yang selama ini terjadi," terangnya.
Sebelumnya, atap ruang kelas di SDN Gentong Pasuruan, Jawa Timur, ambruk, pada Selasa (5/11), sekitar pukul 08.15 WIB. Musibah ini menyebabkan dua orang meninggal dan 14 lainnya luka parah. [KW]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.