RM.id Rakyat Merdeka - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendukung upaya pemerataan dokter hingga seluruh penjuru daerah. Organisasi profesi kedokteran itu meminta kebijakan penempatan dokter diatur langsung oleh Pemerintah Pusat.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyatakan, pihaknya mendukung dan akan membantu upaya pemerataan dokter di seluruh daerah. Pihaknya mengusulkan, upaya tersebut dilakukan secara terpusat, atau dikendalikan langsung Pemerintah Pusat.
“Kami lebih setuju sentralisasi. Kalau menyerahkan penempatan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan, dia yang milih masuk wilayah. Kalau diserahkan kepada daerah, akan terjadi permasalahan seperti saat ini,” kata Adib, di Jakarta, Jumat (12/7/2024).
Menurut dia, jika penempatan dokter dan tenaga kesehatan dikendalikan Pemerintah Pusat, para dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah bisa mendapat kepastian karier dan insentif. Sebab, saat para tenaga kesehatan bekerja di daerah, perhatian dari Pemerintah Daerah masih kurang.
Baca juga : Komika Marshel Makin Menguat
“Persoalan ini sudah terjadi bertahun-tahun, tapi belum bisa diselesaikan. Sebab itu, perlu ada daya dukung dari Pusat,” harap Adib.
Lebih lanjut, dia mengatakan, kehadiran sekitar 12 ribu dokter umum baru setiap tahun mestinya bisa mengisi kekurangan dokter di seluruh daerah. Namun, sampai saat ini sekitar 70 persen dokter masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Karenanya, lanjut Adib, PB IDI mendorong Pemerintah Daerah memetakan kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan di wilayah masing-masing, dan berusaha menutupi kekurangannya dengan bantuan dari Pemerintah Pusat.
Dia menegaskan, IDI juga mendukung upaya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, dan mengusulkan agar lulusannya ditugaskan di daerah asal masing-masing.
Baca juga : Agar Jera, PPKS Bakal Diseret Ke Meja Hijau
“Kalau perlu dipermudah sekolah spesialis, gratiskan pendidikan spesialisnya, beri insentif. Kalau itu dilakukan, kami bisa lakukan pemetaan,” tutur dia.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan, pihaknya terus mengupayakan pemerataan dokter spesialis di Indonesia. Utamanya, di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan atau DTPK.
“Untuk pemerataan, kami kirim beberapa dokter spesialis. Lulusannya yang ada kami dorong ke DTPK yang masih kosong, dibayarin langsung oleh Kementerian Kesehatan. Semua dokter spesialis akan kami kasih subsidi dari Pemerintah Pusat, gajinya mengikuti guru,” ujar Budi.
Dia mengakui, banyak Pemerintah Daerah yang tidak membayar gaji dokter yang bertugas di wilayah mereka. Karenanya, Kemenkes membuat aturan agar para dokter spesialis yang bertugas di DTPK, gajinya di subsidi Pemerintah Pusat.
Baca juga : Spanyol Vs Inggris, Pertarungan Sengit Dan Keras
“Kami akan kasih sekitar Rp 30 jutaan per bulan. Langsung masuk lewat ke rekening jadi nggak bisa diintervensi,” imbuhnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.