RM.id Rakyat Merdeka - Lima tahun lalu, mungkin tidak ada yang percaya kalau Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto bisa berada di satu meja. Tapi tidak bisa disalahkan juga. Rekonsiliasi pada 2019 silam memang mengejutkan banyak pihak. Dan sejarah adalah sejarah. Dua tokoh politik itu kini memiliki hubungan yang begitu akrab. Seperti komentar banyak pengamat politik, rekonsiliasi keduanya memberikan sumbangan langsung terhadap stabilitas politik nasional.
Namun, tampaknya banyak yang tidak nyaman dengan stabilitas itu, atau setidaknya genit untuk mengusiknya. Sebelum Pilpres 2024 misalnya, ada banyak seliweran rumor warung kopi yang menyebut Prabowo pada saatnya akan mengkhianati Jokowi, begitu pula sebaliknya. Dan kini, pasca kemenangan spektakuler Prabowo, tampaknya ada fabrikasi isu kalau Prabowo bakal kontra dan tidak ingin melanjutkan program-program Jokowi.
Dua hari terakhir ini pemberitaan media massa berisi judul-judul yang sensasional. “Prabowo: Untuk Apa Bangun Kereta Cepat dan Jalan kalau Negara Ini Tidak Aman?” begitu salah satu judulnya. Tentu saja headline pemberitaan itu menarik atensi luas karena ditafsirkan sebagai kritik Prabowo terhadap pembangunan kereta cepat dan jalan tol yang dilakukan Jokowi. Ini yang disebut dengan “interpretasi ganda” oleh Charles Sanders Peirce. Makna suatu objek penafsiran tidak akan berhenti pada satu penafsiran, melainkan akan melahirkan penafsiran-penafsiran lanjutan.
Pada headline pemberitaan itu, penafsiran pertama berisi Prabowo mengkritik pembangunan kereta dan jalan. Di penafsiran kedua, Prabowo akan dipahami mengkritik pihak yang melakukan pembangunan, yakni pemerintahan Jokowi atau Jokowi itu sendiri.
Para penulis ini agaknya sangat melupakan konteks, atau mungkin sengaja mengincar efek interpretasi ganda. Pernyataan Prabowo yang dikutip itu disampaikan saat memberikan pembekalan kepada 906 calon perwira remaja TNI-Polri 2024 di Jakarta, pada Jumat (12/7/2024).
Baca juga : Jagoan Golkar Jauh Di Atas Jagoan Gerindra
Pernyataan Prabowo itu logis dan tidak salah. Itu disampaikan di hadapan para calon perwira remaja TNI dan Polri yang nantinya akan menjadi ujung tombak dan tulang punggung pengelolaan pertahanan dan keamanan negara. Dengan kata lain, pernyataan itu sebenarnya cara Prabowo memberikan motivasi. Prabowo ingin menanamkan kebanggaan bahwa tugas para calon perwira adalah tugas yang begitu penting bagi negara. Itu konteksnya.
Lagipula, kalau pun ingin membenturkan pembangunan pertahanan dan Pembangunan infrastruktur, apakah pertahanan yang kuat dan keamanan yang terjamin dapat dilakukan tanpa pembangunan ekonomi yang baik? Syarat untuk membangun dan memperkuat pertahanan itu kekuatan ekonomi. Kita butuh kapital untuk membeli alutsista, keamanan siber, hingga meningkatkan kesejahteraan prajurit.
Interpretasi ganda ini merupakan praktik jamak yang digunakan dalam karya-karya jurnalistik, khususnya di era digital. Media massa berlomba menggunakan headline clickbait yang sensasional. Ada asumsi umum kalau headline clickbait adalah kewajiban karena merupakan salah satu faktor suksesnya sebuah konten digital. Namun, seperti komoditas pada umumnya, kunci utama mestinya tetaplah kualitas.
Seperti yang jadi kritik Tom Nichols, media massa saat ini telah menjadi budak “klik” dan “trending”. Padahal, dengan mempertahankan kualitas, kita sebagai pembaca berita akan lebih mudah mendorong klik, menciptakan trend dan membangun persepsi. Dulu, media ikut melakukan perlawanan terhadap penjajah dan membangun rasa kebangsaan dengan menghadirkan konten-konten yang dalam dan berkualitas. Bukan dengan konten-konten clickbait yang hanya menghasilkan pergunjingan dan kebencian. Kalau itu yang terjadi, Indonesia belum tentu sudah merdeka hari ini.
Si penulis seperti tutup mata terhadap dampak berita clickbait yang ditulisnya. Headline-headline clickbait semacam itu akan membuat publik berfantasi liar soal dapur Istana. Akan banyak tercipta persepsi negatif kalau kubu Prabowo dan kubu Jokowi sedang bersiap saling menyingkirkan satu sama lain.
Baca juga : Siti Nadia Tarmizi: Upaya Ini Sudah Dan Sedang Dilakukan
Apalagi, headline berita clickbait seperti itu pasti dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat stabilitas politik nasional Indonesia. Ada banyak pihak yang justru mendulang keuntungan dari ketidakstabilan, baik dari pihak lokal maupun dunia internasional. Kelompok ekstremis misalnya, mereka memandang ketidakstabilan sebagai peluang untuk memperluas pengaruh dan menggoyang fondasi pemerintah.
Ada pula pihak asing, mulai dari perusahaan multinasional hingga aktor negara yang tidak ingin melihat Indonesia maju. Pihak-pihak asing itu ingin politik Indonesia selalu tidak stabil agar tidak melompat menjadi negara yang kuat. Dengan status sebagai negara berpenduduk terpadat keempat di dunia, mereka ingin terus menjadi Indonesia sebagai negara berkembang dan lapak menjual barang dagangan.
Pihak-pihak itu dapat dipastikan juga mengerahkan buzzer untuk terus memproduksi kebencian dan persepsi pertarungan. Seperti yang jadi catatan Francis Fukuyama, media sosial yang awalnya dinilai sebagai katalis demokrasi, justru menciptakan polarisasi ekstrem dan tumbuh suburnya politik kebencian.
Berbeda dengan asumsi umum yang menyebut media sosial melahirkan kebebasan, Fukuyama justru menyebut media sosial dan digital platform telah membatasi kebebasan kita dalam memilih informasi. Ada algoritma yang bekerja sedemikian rupa untuk memberikan rekomendasi informasi, video, tulisan, dan gambar. Ketika membuka berita klikbait sensasional di platform media sosial, algoritma menafsirkan kalau kita tertarik dengan isu-isu seperti itu. Akibatnya, kita terus disodori berita-berita sejenis, sehingga “dipaksa” larut dalam pergunjingannya.
Konteks itu membuat media sosial dapat menjadi alat politik yang efektif untuk menggiring dan mengkonstuksi opini. Karena tagar dan trending dapat dimanipulasi alias tidak organik, kita dapat dipaksa untuk memiliki concern terhadap isu tertentu. Pihak-pihak berkepentingan akan melakukan fabrikasi isu perpecahan di media sosial dengan memanfaatkan pemberitaan clickbait. Karena terus-menerus dibicarakan, seperti kata Menteri Propaganda Nazi Joseph Goebbels, berita-berita itu akan ditafsirkan sebagai sebuah kenyataan dan dipercaya oleh masyarakat luas.
Baca juga : Mohammad Adib Khumaidi: Jumlah Dokter Minim Di Indonesia Timur
Yang ditakutkan, ini dapat menjadi efek domino yang melahirkan social trap. Konsep yang dipopulerkan oleh John Platt ini adalah situasi ketika dua kubu sangat sulit bersatu dan berdamai karena menilai kubu lain pasti mengkhianati mereka. Coba bayangkan apa jadinya jika social trap terjadi di masyarakat luas dan di dapur Istana. Akan terjadi polarisasi yang bersifat vertikal dan horizontal. Yang mana, ujungnya adalah ekonomi yang tidak berjalan baik, pertahanan yang tidak menguat, hingga akhirnya kesengsaraan masyarakat luas.
Ini harus menjadi kesadaran bersama. Media massa sebagai penjernih informasi, sebagai jembatan antara masyarakat dan elite, sebagai pilar kelima demokrasi seharusnya tidak terjebak sebagai budak clickbait. Jangan menjadi kayu bakar terhadap api yang ingin membesar. Hoaks sering kali bukanlah berita yang palsu, melainkan berita tanpa konteks yang melahirkan panafsiran ganda dan manipulatif.
Oleh: Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.