Jemaah Haji Berhak Dapat Layanan Terbaik Dari Negara

RM.id  Rakyat Merdeka - Jemaah haji Indonesia berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari negara ketika melaksanakan haji ke Arab Saudi. Apalagi dalam berhaji, jemaah membayar biaya cukup mahal dan harus antre lama agar bisa menunaikan rukun Islam kelima ini

Hal itu diungkapkan anggota Komisi VI DPR Luluk Nur Hamidah dan menjadi latar belakang terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pengawasan Haji. Apalagi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR menemukan banyak masalah berulang dalam penyelenggaraan atau pelayanan haji tahun ini.

Luluk menjelaskan, Senayan selalu mengevaluasi penyelenggaraan haji melalui Panitia Kerja (Panja) di Komisi VIII. Kemudian ada juga Timwas Haji yang berada di lapangan atau di Arab Saudi.

Dari pemantauan itu, kemu­dian diberikan rekomendasi atas penyelenggaran haji.

“Namun ternyata tidak diikuti dengan perubahan sikap atau tindakan,” kata Luluk, Rabu (17/7/2024).

Baca juga : Libas Monopoli Dan Turunin Dong Harga Tiket Pesawat

Karena itu, dia menanyakan apakah Pemerintah serius mem­berikan pelayanan terbaik ke­pada para jemaah haji. Sebab, problem haji ini terus-menerus berulang tanpa ada perbaikan. Atas dasar itu, Timwas Haji sepakat agar problem haji ini di­kupas tuntas lewat Hak Angket. DPR menganggap, masalah pelayanan haji ini sudah masuk kategori genting.

“Jemaah haji sebagai warga negara harus dilindungi hak-haknya. Karena haji itu tidak gratis, haji itu bayar dengan jumlah tidak sedikit. Mereka berhak mendapatkan the best services dari penyelenggara haji ini, dalam hal ini dari Pemerin­tah,” sebutnya.

Anggota Fraksi PKB ini mengatakan, manajemen haji sejatinya harus dikelola dengan serius. Apalagi Indonesia ini merupakan role model pelak­sanaan haji mengingat Indoesia merupakan muslim terbesar di dunia. Mengacu pada anggapan itu, maka sudah sepantasnya pelaksanaan haji ini harus didukung agar sukses. “Kalau suk­ses kan tentu akan credit point yang baik untuk Pemerintah,” ujarnya.

Begitupun sebaliknya. Kalau haji ini bermasalah akibat mana­jemen yang tidak profesional, layanan yang tidak sepenuh hati, maka tentu bisa mencederai seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya Pemerintah.

“Itu akan melukai para calon jemaah haji dan juga jemaah haji yang sudah berangkat,” sambungnya.

Baca juga : UMKM Bakal Makin Atraktif Jual Produk

Berangkat dari itu, kata Lu­luk, maka semua aspek penyelenggaraan harus menganut prinsip-prinsip good governance, akuntabilitas, transparansi, hingga pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji. “Kita melaku­kan pengawasan juga nggak main-main,” tandasnya.

Luluk lalu mengungkap ber­bagai temuan Timwas Haji di beberapa spot-spot penting khu­susnya di masa puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Temuan tersebut, antara lain penerbangan haji yang mengalami delay sangat panjang, bus selama di Mekah tidak maksimal layanannya. Padahal Pemerintah telah me­nyewa bus cukup banyak untuk antar jemput para jemaah selama berhaji.

“Bus yang disewa oleh Pemerintah katanya ada 535 bus shalawat. Kemudian kita cek kondisinya, ternyata dari 535 bus itu hanya 20 yang masuk kategori layak untuk ramah lan­sia,” ungkapnya.

Padahal, motto haji tahun ini adalah ramah lansia. Namun ternyata, yang ramah lansia jumlahnya sangat sedikit, yakni 20 bus. Persoalan bus ini pula yang perlu juga didalami terkait dengan kesesuaian biaya sewa bus di Arab Saudi.

Persoalan berikutnya, lanjut dia, soal katering. Cukup banyak keluhan terkait dengan layanan makanan jemaah ini. Padahal, Pemerintah dengan Panja Haji DPR telah menyepakati bahwa untuk sarapan jemaah haji itu 10,5 real, makan siang dan makan malam masing-masing 16,5 hingga 16,7 real.

Baca juga : Tolong, Kekerasan Ke Anak Dan Perempuan Masih Marak

Dia juga mempersoalkan pelayanan di Armuzna yang ti­dak mengalami perubahan alias tidak membaik.

“Jika pelayanan di Armuzna tetap begitu-begitu saja, lantas fungsi Pemerintah dalam pelayanan haji apa,” ucapnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.