RM.id Rakyat Merdeka - Sekretaris Dewan Nasional Setara, Antonius Benny Susetyo khawatir independensi KPK terancam oleh intervensi politik. Padahal, peran KPK sebagai garda terdepan dalam melawan korupsi sangat penting.
Karena tantangan yang dihadapi oleh KPK semakin kompleks seiring dengan dinamika politik dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, Romo Benny ingin integritas tinggi menjadi kunci pimpinan KPK di masa mendatang.
Dijelaskan rohaniawan ini, KPK didirikan sebagai respons atas tingginya tingkat korupsi di Indonesia yang telah merajalela di berbagai sektor kehidupan negara.
Pada awalnya, KPK memiliki mandat yang kuat untuk menyelidiki, menuntut, dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Berbagai kasus yang ditangani oleh KPK, seperti kasus Century dan kasus-kasus besar lainnya, menunjukkan peran strategis lembaga ini dalam membersihkan sistem pemerintahan dari korupsi.
"Namun, perjalanan KPK tidak selalu mulus. Sejak awal, KPK menghadapi berbagai tantangan, baik dari internal maupun eksternal. Tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga independensinya dari tekanan politik dan kepentingan-kepentingan tertentu yang berusaha mengendalikan jalannya lembaga ini," jelas Romo Benny.
Max
Baca juga : Yudi Purnomo Harahap: Sosok Tak Asing Berantas Korupsi
Benny teringat sosok Weber, seorang sosiolog Jerman yang terkenal dengan kontribusinya dalam teori sosial dan organisasi.
Salah satu konsep utama yang dikembangkannya adalah teori birokrasi, yang didefinisikan sebagai sistem organisasi yang terstruktur secara rasional untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Weber mengidentifikasi beberapa karakteristik utama dari birokrasi yaitu Rasionalitas dimana Keputusan-keputusan didasarkan pada pertimbangan rasional dan tujuan yang jelas.
"Lalu hierarki yang menyatakan bahwa Struktur yang terorganisasi secara hierarkis dengan pembagian tugas yang jelas. Selanjutnya Aturan dan Prosedur Tetap dimana pengambilan keputusan didasarkan pada aturan dan prosedur yang tetap. Kemudian Spesialisasi dan Keahlian yang menyaraktkan bahwa Pekerja memiliki spesialisasi dan keahlian yang sesuai dengan tugas mereka," tambahnya.
Selanjutnya, Impersonalitas yang menyatakan bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada posisi jabatan, bukan pada kepentingan personal.
Baca juga : Hasto Siap Datang Minggu Depan
Teori Weber tentang birokrasi memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana struktur dan karakteristik birokrasi dapat mempengaruhi efektivitas dalam pemberantasan korupsi.
"Fokus pada rasionalitas, aturan yang tetap, dan impersonalitas dapat membantu mencegah adanya intervensi dan kepentingan personal dalam proses penegakan hukum. Bagaimana KPK menerapkan prinsip-prinsip birokrasi Weber dalam operasional sehari-hari, seperti dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan penindakan terhadap kasus korupsi," tambahnya.
Pentingnya menjaga impersonalitas dan rasionalitas dalam mengambil keputusan untuk menghindari intervensi politik atau kepentingan sektoral. Bagaimana ego sektoral dapat muncul di dalam KPK, baik dalam tingkat manajemen maupun di antara staf operasional.
Dampak dari ego sektoral terhadap koordinasi antara unit-unit di KPK dan dengan lembaga lain seperti kepolisian dan jaksa. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh KPK untuk mengurangi atau mengatasi ego sektoral, termasuk dalam hal pengembangan budaya organisasi yang lebih terbuka dan kolaboratif, peningkatan komunikasi antar unit, dan penggunaan insentif yang mengarahkan pada pencapaian tujuan bersama," bilangnya.
Pemimpin KPK, dilanjutkannya, ideal adalah mereka yang tidak hanya memiliki integritas dan keberanian, tetapi juga memiliki sifat seorang negarawan.
Baca juga : Gus Halim: Pemenuhan Prasarana Dasar Kunci Pengentasan Daerah Tertinggal
Mereka harus mampu menjaga independensi KPK dari intervensi politik, fokus pada penanganan masalah besar yang mempengaruhi negara, dan membangun kerja sama yang efektif dengan lembaga lainnya Integritas merupakan karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin KPK.
Integritas memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip moral yang tinggi, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal.a yang efektif dengan lembaga lainnya.
Pemimpin KPK yang ideal adalah mereka yang memiliki integritas tinggi, visi yang jelas untuk kepentingan nasional, dan kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang kompleks.
"Hanya dengan cara ini, KPK dapat memenuhi harapan masyarakat Indonesia untuk memiliki pemerintahan yang bersih dan berintegritas," tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.