RM.id Rakyat Merdeka - Ramainya konfrontasi akibat rencana revisi Undang-Undang (UU) Pilkada adalah bagian dari berdemokrasi di Indonesia. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan, pro dan kontra yang terjadi adalah bukti bahwa masyarakat semakin dewasa dalam bernegara karena ikut mengawasi jalannya pembuatan kebijakan.
Namun, dia berpesan, apa pun dialektika dan pertentangan yang terjadi di ruang publik, jangan sampai dinodai agenda ideologi transnasional. Trubus melihat, segala gesekan yang terjadi di masyarakat atau di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu, termasuk dari ideologi transnasional, seperti khilafah.
“Memang dari kejadian demo RUU Pilkada lalu tidak terdengar adanya seruan gerakan khilafah, tetapi dari pernyataan dan cara sebagian pihak yang mengutarakan pendapatnya di media sosial ada yang mengarah ke sana,” ujar Trubus.
Baca juga : Resmi Jadi Organisasi, KUBI Siap Majukan Kibordis Dan Pianis Indonesia
Dari pantauan Trubus, ada beberapa akun di media sosial yang menyelipkan pernyataan dengan unsur intoleransi dan radikalisme ketika media sosial sedang hangat-hangatnya membahas demonstrasi menolak RUU Pilkada di depan Gedung DPR. Pernyataan itu berbau hasutan, provokasi, penghinaan, pencemaran nama baik, hingga mengarah kepada adu domba antar kelompok masyarakat.
“Ini semua dilakukan dengan memanfaatkan kejadian yang ada, dibumbui oleh kebohongan atau hoaks. Arahnya adalah membenturkan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum,” terangnya.
Menurutnya, ada pihak yang menarasikan bahwa yang dijalankan oleh Indonesia ternyata tidak berhasil mewadahi kepentingan rakyatnya. Dari sini, kelompok radikal akan mudah menggiring masyarakat untuk meragukan landasan negara Indonesia, seperti Pancasila dan UUD 1945.
Baca juga : Bupati Bandung Dadang Supriatna Sosok Pemimpin Inspiratif
Penggiringan opini publik, kata Trubus, bahkan sudah sampai pada narasi bahwa TNI dan Polri adalah dua entitas yang berseberangan. Kelompok intoleran dan radikal cenderung memberikan pujian pada TNI, lalu memberi narasi bahwa Polri adalah musuh bersama.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini menambahkan, walaupun demo RUU Pilkada sempat memanas, keutuhan dan kestabilan Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat patut disyukuri.
Trubus melanjutkan, masyarakat saat ini jauh lebih resisten terhadap isu intoleransi, radikalisme, hingga terorisme karena mereka lebih concern pada isu stabilitas ekonomi yang langsung dirasakan dampaknya. Politik identitas, khususnya yang memanfaatkan agama untuk penggiringan opini, nampaknya tidak mendapatkan panggung sebesar di tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga : Temui Pengusaha Besar di Prancis, Prabowo Diapit Erick, Anindya, dan Rosan
Dia juga menyebutkan, politik identitas semakin ditinggalkan masyarakat, khususnya mereka yang masuk pada kategori usia muda atau Gen-Z. Selain itu, pihak-pihak yang selama ini mengusung politik identitas pun mulai ditinggalkan, karena masyarakat semakin melihat dari kebaikan apa yang dihasilkan partai tersebut, bukan semata-mata kesamaan dengan partai mana yang didukung.
“Akhir kata, narasi intoleransi dan radikalisme di Indonesia tidak bisa menggunakan kericuhan pembahasan RUU Pilkada lalu untuk ‘kendaraan’ yang akan mengantarkan mereka pada perubahan besar-besaran, seperti yang terjadi di Timur Tengah. Saya berharap agar masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam menanggapi isu-isu primordialisme dan sektarianisme, serta menjauhi anarkisme dalam menyatakan pendapatnya,” pungkas Trubus.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.