RM.id Rakyat Merdeka - Direktur Lembaga Advokasi dan Pemantau Haji & Umrah (LAPHU) Indonesia Muslim Jaya Butarbutar, mengusulkan Pemerintahan Prabowo-Gibran membentuk Kementerian Haji dan Umrah Indonesia.
Muslim Jaya Butarbutar menegaskan, sudah saatnya Haji dan Umrah tidak lagi di bawah naungan Kementerian Agama.
Salah satu hal yang mendasar atas usulan ini adalah agar pelaksanaan haji dan Umrah dilakukan lebih fokus secara profesional, akuntabilitas dan transparan.
"Kita mengetahui bahwa antrean untuk ibadah haji saat ini kurang lebih 5.300.000 ( lima juta tiga ratus ribu) orang, yang kadang bisa memakan waktu sampai 15 Tahun sampai 48 tahun antrean. Hal ini tentu harus dibenahi sesegera mungkin, agar tidak terjadi antrean waktu yang puluhan tahun," kata Muslim Jaya Butarbutar dalam keterangan tertulis kepada Media, Selasa (3/9/2024).
Baca juga : Para Menteri Rame-rame Minta Tambahan Anggaran
Muslim beranggapan, dengan adanya Kementerian Haji & Umrah maka pelaksanaan dan penyelengaraan ibadah haji dan umrah dapat ditangani secara profesional.
"Kementerian Agama tidak lagi mengurusi urusan haji dan umrah, lebih fokus melakukan pembinaan umat beragama," katanya.
Lembaga Advokasi dan Pemantau Haji & Umrah Indonesia melihat, urgensi Kementerian Haji dan Umrah sangat penting guna melakukan perbaikan pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang setiap tahun meningkat pesat.
"Untuk itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto wajib membentuk Kementerian Haji dan Umrah agar pelaksanaan Haji dan Umrah berjalan lebih baik lagi," katanya.
Baca juga : Kementan Pastikan PAT dan Pompanisasi di Kabupaten Boyolali Berjalan Lancar
Muslim yang juga advokat kondang sangat mengharapkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Haji dan Umrah.
Pasalnya, jumlah populasi umat muslim Indonesia saat ini 84,35 persen dari 281.603.800 Jiwa pada tahun 2024. Dan quota haji tahun 2024 sebanyak 241.000 orang.
Dan yang berangkat melaksanakan umrah ketanah suci mekkah tahun 2023 sebanyak 1.500.000 orang.
Ke depan lanjut Muslim, jumlahnya bisa bertambah. Belum lagi saat ini antre haji sebanyak 5,3 juta orang.
Baca juga : Optimis Kalahkan Biodiesel, B100 Siap Sambut Pemerintahan Prabowo-Gibran
"Semua ini harus ditangani Kementerian haji dan umrah, tidak lagi Kementerian Agama," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.