RM.id Rakyat Merdeka - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik menegaskan komitmennya dalam menjaga kondusifitas daerah menjelang kontestasi Pilkada Serentak 2024.
Ia pun meminta seluruh pihak untuk melakukan upaya kolektif dalam mewujudkan Pilkada Serentak yang damai dan kondusif.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (15/10/2024).
Dimulainya tahapan kampanye pada Pilkada Serentak di Kaltim, menurut Akmal, akan berpotensi menyebabkan gesekan karena perbedaan pilihan politik antar masyarakat.
Baca juga : Hasil Survei Pilkada Dipertanyakan, Perludem: Itu Bukan Kewenangan KPU
Menurutnyq, perlu dilakukan edukasi dan pemahaman agar masyarakat dapat berkontribusi melaksanakan hak-hak demokrasinya dengan tetap memelihara kondusifitas dan dinamika politik yang berpegang teguh pada norma-norma, etika, dan rasionalitas.
“Pilkada 2024 pastinya akan menimbulkan potensi-potensi yang harus kita waspadai bersama. Baik tantangan, hambatan, dan potensi gangguan yang ada pada akhirnya mempengaruhi kualitas keamanan serta mengelemenir isu-isu sosial yang mungkin akan berdampak kualitas demokrasi," ujar Akmal, Selasa (15/10/2024).
Untuk itu pemerintah daerah dan ormas harus dioptimalkan. Tidak boleh ada tindakan yang mencederai demokrasi seperti ujaran kebencian, hoaks, politik uang, atau pun kekerasan.
Organisasi kemasyarakatan (ormas) menurut Akmal, memiliki peran penting dalam menjaga kondusifitas daerah dalam suasana politik seperti sekarang.
Baca juga : Dukung Pendidikan Vokasi, Pupuk Kaltim Terima Penghargaan Kemenperin
Ormas dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk menunjukkan partisipasi politik dengan cara damai, terbuka, dan saling menghormati perbedaan politik antar masyarakat.
“Kami mengajak seluruh ormas untuk mewujudkan praktik demokrasi seperti Pilkada yang bebas dan adil. Kami yakin masyarakat Kalimantan Timur akan membangun harmonisasi, saling menghargai, dan menjauhkan diri dari segala bentuk pecah belah dalam kesatuan di Kaltim,” ujar Akmal.
Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) menekankan pentingnya olaborasi antara pemerintah dan ormas dalam mengidentifikasi isu-isu krusial dan menjadi bagian dari pemecah permasalahan yang ada.
Hal itulah yang akan menjadi modal utama dalam membangun harmonisasi di Benua Etam.
Baca juga : Pj Gubernur Kaltim Ajak Warga Berkebun dan Bertani Sejak Dini
“Kami juga berharap kepada ASN baik pemerintah kabupaten/kota atau provinsi untuk menjaga netralitas. Mari bersama mendorong partisipasi politik dalam praktik demokrasi yang tengah berjalan jelang Pilkada Serentak di Kaltim,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.