RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintahan Prabowo-Gibran akan menyulap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, menjadi Ibu Kota Politik (IKP).
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, dana sebesar Rp 4,8 triliun dari APBN yang telah disetujui Presiden Prabowo akan digunakan untuk mewujudkan IKN menjadi IKP. Keberadaan IKP bukan hanya eksekutif, tapi juga yudikatif hingga legislatif.
"Pembangunan tahap dua periode 2025-2029 dibutuhkan dana sebesarRp48,8 triliun dengan target menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, dan membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2," ujar Basuki di Nusantara yang dikutip Antara Sabtu (25/01).
Baca juga : Berhasil Salurkan KUR Rp184,98 Triliun, Ini Jurus BRI Jaga Kualitas Kredit
Presiden, lanjut Basuki, memerintahkan jajaran yang di antaranya OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum, meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif di IKN, karena merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua IKN.
Hal ini karena desain dasar untuk ekosistem dan kompleks yudikatif maupun legislatif dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Sehari sebelumnya, saat menerima kunjungan kerja dari rombongan MPR dan DPD di IKN, Mantan Menteri PUPR ini juga mengatakan, bahwa OIKN dan Kementerian PU dalam waktu dekat segera membentuk tim desain yang nantinya bisa diarahkan oleh presiden terkait penyesuaian desain tersebut.
Baca juga : Semangat Natal, Prabowo Tegaskan Tak Ada Niat Persulit Kehidupan Rakyat
Ia mengaku, mendapat tugas dari presiden untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya dari anggaran sebesar itu.
Anggaran tersebut, juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola prasarana maupun sarana di IKN yang sudah selesai, karena pemeliharaan juga penting untuk menjaga aset tetap kondisi baik.
Ia juga mengatakan bahwa OIKN memilki program yang anggarannya dibiayai melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), nilainya mencapai Rp 60,93 triliun yang sekarang berproses, yakni akan digunakan membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi.
Baca juga : Airlangga: Insentif Rp 20 Triliun Disiapkan Untuk Industri Padat Karya
"Kemudian untuk enam proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Saat ini yang dikerjakan baru sebagian. Ada pula satu proyek KPBU untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)," kata Basuki.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.