RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap akan terjadi pada 2028, meskipun ada isu pemblokiran anggaran pembangunan.
Ia menegaskan bahwa proyek ini tetap menjadi target utama Presiden Prabowo Subianto, dan proses penyelesaiannya masih terus berjalan.
Baca juga : Realokasi Anggaran Kudu Tepat Dan Diawasi Ketat
“Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” ujar Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2).
Namun, ia mengakui bahwa tidak semua ketua umum partai memahami secara mendalam soal pembangunan ibu kota baru ini.
Baca juga : Berhasil Genjot Efisiensi, Prabowo: Pemerintah Hemat Anggaran Besar
“Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Nggak juga,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Mohammad Zainal Fatah, menegaskan bahwa pemblokiran anggaran pembangunan IKN bukan karena efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Baca juga : GINSI Minta Revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Libatkan Dunia Usaha
“Beda lah, beda,” ujar Zainal Fatah di Jakarta, Jumat (7/2).
Menurutnya, pemblokiran tersebut merupakan mekanisme umum yang biasa dilakukan di awal tahun, dan dana yang diblokir bukan bagian dari anggaran operasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.