RM.id Rakyat Merdeka - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, banyak kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang 'terang' dan perlu dihormati.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud, merespons tagar 'Indonesia Gelap', yang belakangan ini marak di media sosial.
"Oh tidak, tidak seluruhnya 'gelap'. Banyak juga yang 'terang'. Yang terang itu tidak perlu diprotes kan," ujar Mahfud di Balairung UGM, Yogyakarta, Kamis, seperti dilansir ANTARA, Kamis (20/2/2025).
Sekalipun ada yang perlu dikritisi, lanjutnya, tak berarti semua kebijakan pemerintah buruk.
Baca juga : Bamsoet Dorong Pemerintah Segera Bentuk Otoritas Perlindungan Data Pribadi
Mahfud lantas mencontohkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang perlu diapresiasi. "Saya kira bagus sebagai sebuah program," tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah dijalankan pemerintah.
Menurutnya, efisiensi merupakan langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.
"Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru, kita marah karena negara tidak efisien. Lalu, reformasi juga keluar karena anggaran negara tidak efisien," tutur Mahfud.
Baca juga : Mahfud MD: Kebijakan Pemerintah Harus Dikritisi Objektif
Mahfud lantas mengingatkan kepada semua pihak, bahwa inefisiensi sejatinya sudah menjadi persoalan sejak masa Orde Baru.
Mengutip temuan ekonom Sumitro Djojohadikusumo yang tak lain ayah Presiden Prabowo, Mahfud menyebut tingkat inefisiensi kala itu mencapai 30 persen.
"Sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo, efisiensi harus kita lanjutkan. Kita hormati itu," tegas Mahfud.
Namun, Mahfud menegaskan, penerapan efisiensi juga harus secara selektif. Sehingga, tidak asal menyasar anggaran di sektor-sektor yang justru membutuhkan perhatian lebih besar.
Baca juga : Cuci Gudang, Ini 3 Pemain Barca Yang Bakal Dijual
"Tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini (asal dipotong) 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah, dipotong-potong gitu 'kan kurang," papar Mahfud.
Dia bilang, kebijakan itu perlu menyasar pengeluaran negara yang tidak efisien seperti kickback dalam proyek, perjalanan dinas yang tidak penting, serta praktik flexing (pamer) di kalangan pejabat dengan memanfaatkan anggaran negara.
"Nah, saya kira itu harus diefisienkan, dan Pak Prabowo betul menurut saya," tutur Mahfud.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.