RM.id Rakyat Merdeka - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud mengunjungi langsung aktivitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas Kariangau yang dikelola PT. Kaltim Kariangau Terminal (KKT) di Balikpapan, Selasa (11/3/2025).
Pemantauan Sang Gubernur, kawasan ini strategis menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). "Ini adalah aset Pemprov Kaltim yang sangat strategis untuk menghasilkan pendapatan asli daerah," kata Gubernur Rudy Mas'ud.
Diketahui, PT. KKT merupakan unit usaha yang didirikan oleh Perusda Melati Bakti Satya (MBS) dan PT Pelindo IV. KKT mengelola bisnis pelabuhan dan terminal peti kemas. Gubernur berharap potensi besar KKT terus dikembangkan.
Pemantauannya, sejumlah peningkatan bisa dilakukan. Misalnya, pengembangan dermaga yang saat ini memiliki panjang 270 meter dapat diperpanjang hingga 1.000 meter ke sisi kanan dan kiri.
Pengembangan ini, dilakukan untuk mendukung aktivitas perkapalan dan angkutan logistik Kaltim, serta mengantisipasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang pasti memerlukan banyak material dan logistik.
Baca juga : Kelola Danantara, Pemerintah Harus Punya Strategi Komunikasi Yang Baik
"Terminal peti kemas ini sangat strategis. Sangat baik untuk distribusi barang dan jasa agar bisa menekan inflasi. Bahkan harga akan lebih terjangkau dan ketahanan makanan untuk konsumsi masyarakat akan lebih terjamin," jelas Rudy.
Dirincikannya, areal KKT sekitar 16 hektare, dari 72,5 hektare yang tersedia. Tidak jauh dari kawasan ini, Pemprov Kaltim masih memiliki 300 hektare lahan yang juga sangat potensial untuk dikembangkan di sekitar Teluk Balikpapan.
Menurutnya, masih banyak hal yang bisa dikembangkan dari kawasan ini oleh Perusda Kaltim. "Kapal-kapal besar nanti bisa masuk ke sini. Minimal medium range kapasitas 35.000 ton hingga 50.000 ton," jelasnya.
Gubernur Rudy berharap Pemprov Kaltim melalui perusdanya dapat lebih memaksimalkan lahan yang tersedia di kawasan itu karena sangat strategis. Pengelolaan yang baik, mendorong pendapatan lebih besar bagi daerah. Ia pun tidak sependapat dengan konsep kerja sama 50:50 yang selama ini terjalin dengan Pelindo.
"Kita akan duduk bersama untuk membahas ini. Dalam bisnis harus ada mayoritas dan minoritas. Kita harus mendapatkan lebih baik lagi dari sekarang," tandasnya.
Baca juga : Luncurkan Program Speling, Gubernur Jateng: Warga Bisa Periksa Kesehatan Gratis
Selain aktivitas pelabuhan, Gubernur Rudy Mas'ud juga menyinggung jalan masuk KKT yang sebagian rusak dan longsor.
"Jalan itu sekarang sudah jadi jalan nasional. Jadi terkait longsornya jalan, amblasnya jalan menjadi kewenangan pusat. Tapi akan tetap kita berikan support agar perbaikan jalan bisa diprioritaskan," tegasnya.
Pun, Gubernur juga akan segera menyiapkan lahan khusus untuk truk-truk pengangkut kontainer agar tidak parkir lagi di sepanjang jalan tersebut. "Parkir nanti kita akan siapkan daerah khusus parkir. Mudah-mudahan nanti bisa dikelola oleh perusda," katanya.
Dengan parkir khusus itu, semua kendaraan pengangkut kontainer, semen dan aspal curah bisa dikumpulkan di satu lokasi dan tidak lagi parkir liar, merusak pandangan dan juga merusak jalan serta menyebabkan longsor.
Direktur Utama PT KKT Enriany Muis mengungkapkan aktivitas bongkar muat mencapai 40-45 kapal setiap bulan. Dirincikannya, untuk aktivitas bongkar muat, KKT memiliki tiga container crane (CC). Dua masih menggunakan bahan bakar dan satu sudah menggunakan elektrik.
Baca juga : Gubernur Sulbar Minta Retreat 2026 Cukup 3 Hari Saja
"Kami mengupayakan ketiga CC nanti menjadi elektrik, meski tetap kita antisipasi dengan menyiapkan jenset (bahan bakar)," jelas Enriany Muis.
Kepada Gubernur Rudy Mas'ud, ia juga menjelaskan rencana KKT untuk memperluas dermaga menjadi 1000 meter. Sementara, Direktur Utama Perusda Melati Bakti Satya Aji Muhammad Abidharta Wardhana Hakim menjelaskan terdapat tiga jenis penerimaan dari KKT. Yakni dividen (50:50) dengan Pelindo, imbalan jasa dan manajemen fee.
Dirincikannya, deviden dari KKT (2014-2024) rata-rata Rp 3,8 miliar. Sedangkan penerimaan deviden pada 2024 menjadi yang tertinggi sebesar sebesar Rp 11,2 miliar. Penghasilan lainnya berasal dari imbal jasa aset tahun 2024 sebesar Rp 8,1 miliar.
"Dan manajemen fee untuk tahun 2024 sebesar Rp 7,4 miliar," ungkap Abi.
Sedangkan total aset Pemprov Kaltim yang ada di sini mencapai Rp 707 miliar terdiri dari aset tanah Rp 550 miliar, bangunan Rp 130 miliar dan water treatment plant Rp 27 miliar.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.