Kelola Danantara, Pemerintah Harus Punya Strategi Komunikasi Yang Baik

RM.id  Rakyat Merdeka - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Mudrajad Kuncoro PhD meminta pemerintah membangun strategi komunikasi yang baik terkait pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang dibentuk tanggal 24 Februari 2025. 

Menurutnya, ada sejumlah hal penting yang harus dikomunikasikan pemerintah kepada publik. Pertama, tentang strategi investasi yang jelas. Kedua, tentang bagaimana mendapatkan dana secara berkelanjutan.

Danantara, kata Mudrajad, tidak hanya sekadar instrumen ekonomi. Lebih dari itu, Danantara merupakan wujud komitmen pemerintah untuk membuat Indonesia lebih kuat, inklusif, serta progresif.

Baca juga : Didukung Pemerintah Pusat, Penanggulangan Banjir Jakarta Masuk Program Strategis Nasional

"Apalagi, keberadaannya ditujukan untuk memperkuat daya saing global. Danantara ini kan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di luar APBN, meskipun modal awal berasal dari APBN," jelas Mudrajad, seperti dilansir situs resmi UGM, Rabu (5/3/2025).

Selain itu, Mudrajad juga mengingatkan pentingnya Danantara tetap diaudit. 

“Karena tadi ini kan maunya good governance. Yang namanya good governance itu ya harus terbuka. Harus transparan penggunaannya dan sebagainya,” imbuhnya.

Baca juga : Perluas Layanan Wealth Management, BRI Hadirkan Private Signature Outlet Di Surabaya

Tak kalah penting, Mudrajad juga meminta pemerintah menjelaskan lebih rinci soal portofolio investasi terkait sumber pendanaan Danantara.

Informasi mengenai sektor apa saja yang akan ditembak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, harus disampaikan dengan baik ke publik.

Dana yang diperoleh mestinya tidak hanya diinvestasikan dalam bentuk aset-aset yang menguntungkan, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif.

Baca juga : Pesan Gus Mus Untuk Pemerintah, Sikapi Kritik Dengan Tenang

"Karena itu, apa yang dilakukan Danantara jangan sampai overlapping dengan kementerian dan lembaga," cetus Mudrajad.

Dia bilang, pengelola Danantara juga perlu membuat perumusan roadmap dan menentukan Indikator Kinerja Utama yang jelas. Di samping menyeimbangkan peran antara badan usaha yang mencari keuntungan dengan peran sebagai public service obligation.

"Ini lembaga yang namanya Sovereign Wealth Fund. Orientasinya laba, sosial, atau keduanya, indikator harus jelas," pungkas Mudrajad.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.