RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang juga Penasihat Kapolri Andi Gani Nena Wea melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Jumat (23/5/2025).
Di Jatim, Andi Gani berkunjung ke Polda Jatim dan Kantor Pengurus Daerah KEP KSPSI Jawa Timur di kawasan Menanggal Surabaya.
Andi Gani menemui Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto dan Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pasma Royce untuk membahas Desk Ketenagakerjaan Polri di Tingkat Polda Jawa Timur.
Baca juga : Bareskrim Pastikan Ijazah Jokowi Asli, Ketum ReJO Minta Penebar Fitnah Diproses
Andi Gani menyampaikan apresiasinya untuk penanganan kasus Bos CV SS, JHD, yang melakukan penahanan 108 ijazah. Saat ini, JHD sudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka di Polda Jawa Timur.
"Dengan pengungkapan kasus ini, saya berharap Desk Ketenagakerjaan Polda Jawa Timur dapat secara maksimal menangani kasus-kasus pidana ketenagakerjaan lainnya," kata Andi Gani.
Andi Gani melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kantor Pengurus Daerah KEP KSPSI Jawa Timur di kawasan Menanggal, Surabaya.
Baca juga : Kepemimpinan Presiden Prabowo Beri Harapan Bagi Kalangan Aktivis
Kedatangan Andi Gani disambut langsung Ketua DPD KSPSI Jatim Ahmad Fauzi dan Ketua PD KEP KSPSI Jatim Dendy Prayitno dan tokoh-tokoh KSPSI Jatim, juga serikat pekerja lainnya.
Dalam arahannya, Andi Gani menyampaikan KSPSI Jatim merupakan salah satu basis terkuat KSPSI Pimpinan Andi Gani Nena Wea dengan ratusan ribu anggota.
"KSPSI Jawa Timur harus menjadi motor gerakan buruh dalam memperjuangkan hak- hak buruh Indonesia. Untuk kebenaran tidak perlu takut dan ragu membela anggota," tegasnya.
Baca juga : Lindungi Pekerja, Menaker Resmi Terbitkan SE Larangan Penahanan Ijazah
Andi Gani juga menyampaikan rencana pembentukan Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh seperti yang telah Disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Perayaan May Day di depan 200 ribu massa buruh di Monas.
Menurut Andi Gani, perhatian Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa untuk kesejahteraan buruh Indonesia. Satgas PHK nantinya akan diisi oleh perwakilan Pemerintah, pimpinan buruh, asosiasi pengusaha, dan akademisi. Begitu juga dengan Dewan Kesejahteraan Buruh.
"Presiden Prabowo Subianto ingin melakukan tindakan pencegahan PHK, membantu buruh yang ter-PHK, dan menyiapkan lapangan kerja untuk buruh yang ter-PHK," ucapnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.