RM.id Rakyat Merdeka - Bupati Pati, Sudewo, akhirnya membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen setelah mendapat protes dari warga.
Pengumuman pembatalan disampaikan Sudewo saat konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (8/8/2025). Mengenakan batik lengan panjang berwarna cokelat, Sudewo hadir bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Mencermati perkembangan situasi dan mengakomodasi aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB sebesar 250 persen dibatalkan,” ujarnya.
Dengan pembatalan ini, tarif PBB akan kembali seperti tahun 2024. Bagi warga yang sudah membayar, kelebihan akan dikembalikan. “Teknisnya akan diatur oleh BPKAD dan para kepala desa,” jelasnya.
Baca juga : Penyebar Isu Munaslub, Ayo Tunjukkan Mukamu!
Sudewo menegaskan, pembatalan ini tidak akan mengurangi komitmen Pemkab Pati dalam membangun daerah. “Jika ada yang kurang berkenan selama ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya,” ucapnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, berharap pembatalan kebijakan ini dapat meredakan kemarahan publik dan menjaga stabilitas daerah. “Membangun daerah yang utama adalah kondusivitas,” tuturnya.
Luthfi mengingatkan kepala daerah agar tidak arogan dan tetap menghargai aspirasi rakyat. “Harus lebih lembut, menghargai, sopan, dan santun dalam mendengar aspirasi masyarakat dari mana pun,” ujarnya.
Mantan Kapolda Jateng itu menambahkan, sebelumnya ia telah merekomendasikan pencabutan kebijakan tersebut setelah melakukan evaluasi dan meninjau situasi di lapangan.
Baca juga : Sekjen Demokrat: Ini Kemenangan Rakyat
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kemampuan rakyat dalam setiap kebijakan. “Jangan sampai membebani rakyat. Program presiden pro-rakyat, jadi setiap kebijakan harus hati-hati dampaknya ke rakyat kecil,” ujarnya di Kantor Gubernur Bali, Jumat (8/8/2025).
Tito mengimbau kepala daerah lain untuk melakukan kajian mendalam dari aspek hukum maupun sosial sebelum membuat kebijakan. “jangan kita membuat kebijakan yang kemudian membuat rakyat semakin sulit," kata dia.
Demo Tetap Jalan
Meski pembatalan sudah diumumkan, rencana aksi protes yang dijadwalkan Rabu (13/8/2025) tetap mendapat dukungan luas. Salah satunya terlihat dari karangan bunga kiriman warga yang mengatasnamakan Wonge Petinggi se-Kecamatan Margorejo, berisi pesan protes kepada Sudewo.
“Selamat berjuang dan sukses kawan. Temui rakyatmu kalau kamu tidak merasa menindas hak-hak kami,” tulis pesan di karangan bunga tersebut.
Baca juga : Tiga Pihak Swasta Didakwa Rugikan Negara Nyaris 1 T
Kardi, salah satu inisiator aksi, menyebut dukungan moral disertai bantuan logistik terus mengalir. Donasi, yang didominasi air mineral kemasan, kini menumpuk di beberapa titik, mulai dari depan Kantor DPMPTSP, DPRD Kabupaten Pati, hingga Alun-alun Pati, dengan total lebih dari 7.000 dus.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengaku tidak percaya pada pembatalan yang diumumkan Sudewo dan memastikan aksi tetap digelar. Menurutnya, bupati seperti sedang cari simpati dengan pembatalan ini. “Aksi tetap lanjut,” tegas Koordinator Lapangan Teguh Istiyanto.
Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menuai protes karena menaikkan tarif PBB hingga 250 persen. Menanggapi kritik warga, ia bahkan sempat menantang 50.000 rakyatnya untuk menggelar demo. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.