Budaya Demokrasi Harus Dimulai Dari Desa

RM.id  Rakyat Merdeka - Seluruh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten dan kota diimbau untuk membangun demokrasi berbudaya, dimulai dari desa-desa.

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengutip pemiki­ran proklamator Mohammad Hatta terkait upaya membangun Indonesia.

“Indonesia tidak akan berca­haya karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa,” kata Raka Sandi pada acara pembinaan dan penguatan kelembagaan penga­was Pemilu di Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gianyar, Bali, Rabu (20/8/2025) malam.

Menurut Sandi, membangun Indonesia dari desa, sebagaima­na pemikiran Mohammad Hatta, sangat relevan. Termasuk, dalam urusan berdemokrasi. Dia mengatakan, desa dapat menjadi fondasi pembangunan atau eko­nomi Indonesia, juga dapat menjadi dasar dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia.

Baca juga : Gubernur Terpilih Bakal Merangkul Semua Pihak

“Demokrasi juga begitu, itulah peran penyelenggara Pemilu yang ada di daerah. Apalagi tahapan pemilu dan pilkada sudah selesai,” jelasnya.

Sandi mengatakan, berdasar­kan pemikiran Bung Hatta, desa merupakan akar dari peradaban bangsa dan negara Indonesia. Sehingga, kata dia, pembangu­nan budaya demokrasi di desa-desa Indonesia akan menguatkan akar demokrasi Indonesia.

“Intinya membangun budaya atau kultur demokrasi sejak awal, kita mulai dari desa,” tandasnya.

Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti oleh puluhan jajaran Bawaslu Kabupaten Gianyar, pimpinan KPU Kabupaten Gianyar, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gianyar.

Baca juga : Kejagung Jerat Raja Minyak MRC Dengan Pasal TPPU

Sebelumnya, Sandi juga men­dorong membangun demokrasi di desa dengan pembangunan kantor cabang DKPP di daerah. Harapannya, kata dia, kantor tersebut bisa menciptakan efisiensi penanganan perkara ter­kait penyelenggaraan pesta de­mokrasi.

 "Usulan ini (pembangunan Kantor DKPP di daerah) sudah melalui kajian matang," tegas Sandi pada diskusi bertajuk "Mengulik Konsep Penguatan Lembaga Penyelenggara Pemilu," di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Di antaranya, beber Sandi, mempertimbangkan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yaitu, kantor per­wakilan DKPP hanya dibuka di daerah yang krusial, penting, dan berdasarkan kompleksitas dan jumlah perkara yang masuk ke DKPP.

“Tentu dengan prinsip efisien­si anggaran seperti kebijakan pembangunan saat ini, itu tidak harus di semua daerah,” ujarnya.

Baca juga : Langkah BI Akomodatif Jaga Stabilitas Ekonomi

Sandi mengungkapkan, saat ini DKPP hanya berkedudukan di Jakarta dengan jumlah perso­nel yang terbatas. Sedangkan, pengaduan yang masuk ke DKPP jumlahnya sangat banyak.

"Agar tercipta Pemilu yang berkualitas, perlu penguatan kelembagaan dengan pendirian kantor cabang," katanya.

Selain itu, Sandi juga mengungkapkan, masih ada keterbatasan kewenangan dalam menangani suatu perkara etik. Salah satu keterbatasan DKPP sebagai lembaga penegak etik, kata dia, adalah sifatnya yang pasif dan hanya bisa menerima pengaduan.

"Kami pastikan di DKPP berkomitmen sedapat mungkin menjaga integritas lembaga pe­nyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu," pungkas Sandi. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.