Sebelumnya
“Dengan cara ini, kami akan membuat Provinsi Sumatera Utara tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, harga akan lebih terkendali,” tegasnya.
Poppy menambahkan, langkah tersebut juga diiringi dengan peningkatan koordinasi dan kerja sama antara TPID Provinsi, Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS) Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Satgas Pangan.
“Kami juga akan melakukan publikasi secara berkala melalui press release dan konferensi pers, untuk menjaga dan melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat,” tandasnya.
Baca juga : Kader Partai Ka’bah Tidak Boleh Lagi Saling Menuntut
Terpisah, Ketua Barisan Bobby Nasution (BBN) Indonesia, Ricky Rizaldi Rangkuti menegaskan, pihaknya bersama relawan lainnya siap membantu Pemprov Sumut dalam mengendalikan inflasi. Salah satu upaya yang akan dilakukan, ungkap dia, menggelontorkan sebanyak 5 ton beras dengan harga murah kepada masyarakat.
“Program ini bertujuan untuk menstabilkan harga beras yang menjadi salah satu fokus Pemprov Sumatera Utara,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, besar tersebut akan digelontorkan dalam operasi pasar murah di sejumlah lokasi strategis, dengan kemasan 5 kg. Beras yang dilepas ke masyarakat dihargai Rp 30 ribu per 5 kg, atau setengah harga dari harga di pasaran.
Baca juga : Gelar Wealth Wisdom 2025, Permata Bank Genjot Ketahanan Finansial
“Dalam operasi ini, setiap orang hanya diperbolehkan membeli 1 karung beras. Kelompok masyarakat yang disasar adalah para driver ojek online (ojol) dan masyarakat kurang mampu lainnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir menegur Gubernur Sumut atas capaian inflasi tertinggi di Indonesia, dan melampaui batas aman. Sumut menjadi salah satu dari 10 provinsi yang tercatat memiliki inflasi cukup tinggi.
“Bapak-ibu sekalian, inflasi 5,32 (persen) dalam suatu provinsi (Sumatra Utara) itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi,” ujar Tomsi dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, yang ditayangkan di YouTube Kemendagri.
Baca juga : ASEAN Jadi Pasar Digital Paling Dinamis Di Dunia
Bahkan, Tomsi membandingkan Provinsi Sumut dengan Papua Pegunungan, yang memiliki kondisi medan atau geografis yang menghambat distribusi pangan. Namun, provinsi itu masih sanggup mencatatkan angka inflasi sebesar 3,55 persen.
“Bapak ibu sekalian kami mohon cek kembali ini, cek kembali, perhatikan, berusaha sekeras-kerasnya! Dari daftar-daftar itu masih terlihat ada kabupaten kota yang berharap anugerah Tuhan yang Maha Esa saja, usahanya tidak maksimal,” tegasnya. [KAL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.