RM.id Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal The Asian Productivity Organization (APO) Indra Singawinata mengapresiasi Pemerintah Indonesia karena telah meluncurkan Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 (MPPN), yang telah melalui diskusi dan proses persiapan yang cukup panjang.
Indra menilai, Dokument MPPN ini bukan hanya rencana, melainkan juga menjadi tonggak perubahan paradigma. Dari pertumbuhan yang bertumpu pada akumulasi input ke pertumbuhan yang dipacu oleh Total Factor Productivity (TFP), dari pendekatan kuantitas berubah menjadi pendekatan inovasi.
Menurutnya, target Indonesia menuju 8 persen pertumbuhan tahunan pada akhir RPJMN mensyaratkan orkestrasi kebijakan lintas sektor dan lintas level pemerintahan yang bukan hanya harus efisien melainkan juga yang berkelanjutan.
"Di sinilah letak peran Bappenas sebagai system integrator pembangunan nasional, pengarah standar mutu kebijakan, dan penjaga koherensi regulasi sehingga setiap rupiah investasi pembangunan yang dibelanjakan dapat diterjemahkan menjadi lompatan produktivitas dan perbaikan kesejahteraan," kata Indra dalam saat menjadi memberi sambutan pada peluncuran Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 (MPPN), di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Baca juga : Menteri Ara: Program Perumahan Prabowo Menyala Lewat Semangat Berbaginomics
Indra menjelaskan, dalam jangka panjang, standar hidup sebuah bangsa hampir sepenuhnya ditentukan oleh kemampuannya untuk meningkatkan output per pekerja atau produktivitas. Hanya dengan menghasilkan lebih banyak nilai tambah dari setiap jam kerja dan setiap rupiah investasi, maka bisa mendorong upah riil, menurunkan biaya-biaya, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi.
"Perbedaan tingkat produktivitas menjadi faktor penyebab utama tinggi atau rendahnya PDB per kapita antarnegara dan produktivitas menjadi motor penggerak pertumbuhan yang paling berkesinambungan," ungkapnya.
Indra mengungkapkan, selama satu dekade terakhir, laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia berada pada kisaran rata-rata sekitar 2,6 persen, terendah di antara ekonomi besar ASEAN. Sementara itu, kontribusi ekspor terhadap PDB berada di kisaran 22 persen pada 2023, dan porsi manufaktur dalam PDB turun jauh dari puncaknya dua dekade lalu.
Fakta dan data menunjukkan bahwa pendekatan business-as-usual dalam pembangunan di Indonesia bisa dipastikan tidak akan bisa membawa mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Oleh karena hal ini, APO menawarkan pendekatan baru yang disebut sebagai TFP-led growth di mana efisiensi, inovasi di segala bidang, adopsi teknologi, kualitas kelembagaan, keterampilan masa depan, dan ekosistem inovasi yang komprehensif menjadi mesin pertumbuhan baru.
Baca juga : Pertagas Dorong Ketahanan Pangan Lewat Pertanian Berkelanjutan
"Di Indonesia, TFP secara empiris berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa dekade terakhir, melebihi labor dan capital productivity," ujarnya.
Menurutnya, APO merasa terhormat bisa mendukung dan bekerja sama dengan Bappenas dan juga Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan analisis empiris, konsultasi multipihak, dan penyusunan MPPN ini yang berorientasi pada eksekusi dan implementasi.
Inisiatif bersama ini menempatkan TFP sebagai jantung transformasi, dengan fokus pada revitalisasi manufaktur, penguatan layanan berteknologi, penurunan capacity gap UMKM, dan pengurangan kesenjangan produktivitas antardaerah.
Namun strategi sehebat apa pun hanya bernilai bila bisa diterjemahkan menjadi kompetensi di lapangan. Di sinilah Kementerian Ketenagakerjaan memainkan peran kunci sebagai productivity enabler bangsa: membangun budaya produktif di tempat kerja, menaikkan keterampilan, dan menstandardisasi profesi produktivitas.
Baca juga : Gempa M6,5 Nabire Dipicu Aktivitas Sesar Anjak Weyland, Tidak Berpotensi Tsunami
Beberapa pekan lalu, Kemenaker meluncurkan program pelatihan dan sertifikasi dengan sasaran sekitar 200 Productivity Specialists untuk memperkuat kapasitas National Productivity Organization (NPO) Indonesia, modal manusia yang akan mengawal implementasi Master Plan di sektor publik dan swasta.
"Upaya ini sejalan dengan kebijakan makro yang dirancang Bappenas yang kemudian dapat diterjemahkan menjadi peningkatan Produktivitas di perusahaan dan pabrik. APO telah berkomitmen akan terus mendukung NPO Indonesia untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitas Productivity Specialist di Indonesia," tegasnya.
APO sebagai productivity catalyst bagi negara-negara anggotanya selalu berupaya untuk mencarikan jalan keluar dan terobosan untuk peningkatan produktivitas. Melalui proyek Development of the National Productivity Master Plan for Indonesia yang diimplementasikan bersama Bappenas dan Kemenaker sepanjang 2024–2025.
"Kami menyatukan pengukuran, diagnosis, dan desain kebijakan dalam satu alur dari evidence ke execution. Di sisi pembelajaran kebijakan, APO dan memfasilitasi strategic stakeholder engagement agar hasil kajian menjadi milik bersama dan karena itu, menjadi tanggung jawab bersama," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.