Sebelumnya
Karenanya, David berharap sebagai sesepuh dan mantan birokrat, Santoso bisa ngemong, menurunkan egonya, dan menjalankan fungsi sebagai wakil bupati.
“Sejak dulu, posisi wakil bupati, era Pak Winarno, Pak Samsul, Pak Djalal, hingga Pak Hendy, ya seperti itu. Tapi, beliau-beliau tidak memunculkan ke permukaan, tidak seperti saat ini,” jelasnya.
Sebagai anggota legislatif, dia mengaku gerah melihat hubungan Bupati dan Wabup Jember yang tidak menunjukkan sikap negarawan. Dia juga sudah berupaya mendorong partai pengusung mengambil sikap untuk mendamaikan keduanya.
Baca juga : Terbitkan SK Parpol Supercepat, Menteri Hukum Dipuji
“Situasi semakin tidak kondusif, saya tahu siapa Pak Djoko Santoso. Sebab, di Pilkada 2019 saya bersama beliau, jadi saya cukup paham, siapa beliau. Saya juga sudah mendorong partai pengusung untuk segera bersikap,” tandasnya.
Diketahui, Susanto mengadukan Fawait ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran merasa diabaikan Fawait. Dia mengaku tidak diberi akses untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.
Aduan Susanto ke KPK terkait pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi di Pemerintah Daerah (Pemda). Aduan tersebut juga ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur Jawa Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Baca juga : Ekonomi Tumbuh Investasi Menguat
“Yang saya tempuh cara kedinasan dengan surat. Selama ini saya diam. Tapi, sudah dibuka KPK, ya betul saya yang bersurat,” ujar Susanto di Jember, Jatim, Senin (22/9/2025).
Dia berharap, KPK dapat menindaklanjuti sejumlah indikasi penyimpangan anggaran hingga penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bupati Fawait. Sebab, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan belanja anggaran berlangsung tidak transparan.
Bahkan selaku Wabup, dia tidak mendapat akses untuk sekadar melakukan pengawasan. “Saya tidak minta proyek, tapi ingin memastikan APBD jangan sampai ‘dicolong’ (dikorupsi),” cetusnya.
Baca juga : BNI Perkuat Daya Saing Rupiah Di Pentas Global
Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya laporan tersebut. Namun, Budi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rincian aduan yang disampaikan. Dia hanya menyebut, pihaknya berkomitmen mendampingi Pemda dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi. [OSP]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.