RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meminta pendampingan hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pelaksanaan ibadah haji dan peralihan aset.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf datang bersama Wamenhaj Dahniel Anzar Simanjuntak dan tim sebagai amanah Presiden Prabowo Subianto yang berharap pelaksanaan haji di bawah Kemenhaj bersih dan transparan.
"Karena itu, sejak awal kita sudah memulai minta pendampingan dari kejaksaan Agung. Dan juga kemarin, kita ketemu teman-teman dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sama dalam rangka mewujudkan amanah Presiden bahwa proses haji harus transparan dan akuntabel," katanya di Gedung Utama Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).
Baca juga : DADA Jajaki Kerja Sama Dengan Investor Untuk Penguatan Bisnis Dan Modal
Selain itu, pendampingan hukum terkait proses peralihan aset dari Kementerian Agama kepada Kemenhaj. Harapannya agar aset-aset yang diserahterimakan benar-benar bersih dan tidak tersandung masalah di kemudian hari.
"Termasuk kami meminta masukan terkait beberapa nama sekitar 300–400 orang yang akan masuk ke Kementrian Haji untuk di-tracking, di-tracing oleh Kejaksaan Agung untuk bisa memastikan bahwa mereka orang-orang bersih dan bisa bergabung dengan kami di Kementerian Haji," sambungnya.
Sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, Kejagung mendukung penuh harapan dan permintaan Kemenhaj terkait pendampingan hukum tersebut.
Baca juga : Ragunan Buka Sampai Malam, Legislator Minta Penerangan Dan Pengawasan Ditambah
Menurutnya, hal tersebut sebagaimana langkah dalam upaya bersih-bersih. Namun dia menggarisbawahi, bersih-bersih tersebut bukan dalam artian membersihkan yang kotor.
"Tapi hal-hal yang menghindarkan dan menjadi perbuatan-perbuatan yang adanya korup di situ. Karena kita tahu bahwa yang terjadi kemarin di Kementerian Agama (korupsi kuota haji) adalah perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Tetapi masih terjadi. Dan untuk itu, kita mau pindah (menjadi Kemenhaj)," beber Jaksa Agung.
"Saya mengharapkan, pindah ini bukan pindah kementeriannya, jangan sampai nanti kepindah juga penyakitnya. Kita harapkan dengan kementerian yang baru, dengan pola kerja yang baru, dengan orang-orang yang betul-betul kredibel dan pas di tempatnya," sambungnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.