RM.id Rakyat Merdeka - Sejumlah pakar yang tergabung dalam BACenter memeriahkan diskusi bertajuk Satu Tahun Asta Cita Prabowo-Gibran di Markas Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Hang Tuah, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Mereka mengulas capaian program kerja dan target pemerintahan Prabowo-Gibran selama setahun terakhir.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi, perumahan hingga investasi dan masalah Amdal menjadi topik utama pembahasan.
“Salah satu yang dievaluasi adalah MBG. Ini padahal program bagus, tapi harus diimplementasikan dengan baik di lapangan. Program ini harus terus bertahan sampai 100 tahun ke depan,” ujar ekonom yang pernah menjadi pasukan IMF, Paul Soetopo Tjokronegoro.
Menurutnya, keberhasilan MBG membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga. “Terutama mengatur agar tepat sasaran. Jadi jangan sampai salah, sekolah yang isinya orang kaya malah mendapatkan MBG. Ini harus diatur lagi dengan baik di lapangan,” imbuhnya.
Sementara pengurus BACenter, Mahatma Gandhi, menyoroti pentingnya konektivitas antara koperasi, BGN, dan perumahan.
“Koperasi kan bisa support perumahan, koneksinya harusnya begitu. Jangan koperasi didirikan karena minimarket tidak bisa masuk ke desa terus pakai tameng koperasi. Tinggal konektivitas ini harus dibentuk,” katanya.
Baca juga : Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Perpusnas Hadir Demi Martabat Bangsa
Ia menilai, perlu satu sosok pemimpin yang mampu mengintegrasikan tiga program besar tersebut.
“Kalau kita hari ini mau mengeluarkan rekomendasi, salah satunya itu. Tiga program besar ini dileaderkan satu orang leader yang mengkoneksikan ini jadi satu kesatuan besar,” tambahnya.
Ekonom Frans BM Dabukke menilai, pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini sudah berada di jalur yang tepat.
“We are on the track, kita harus optimis karena ini maraton bukan sprint. Kapal induk ini melewati ombak yang tinggi itu, tapi ternyata ombaknya memang lebih tinggi,” ujarnya.
Diskusi ditutup oleh ekonom sekaligus pendiri BACenter, Burhanuddin Abdullah. Mantan Gubernur Bank Indonesia ini menilai, Prabowo-Gibran telah menerapkan prinsip “1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.”
“Pernyataan tentang ‘Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak’ adalah sesuatu yang betul-betul dilaksanakan oleh beliau,” katanya.
Namun, ia menilai masih ada pekerjaan rumah di bidang politik. “Tetapi kelihatannya belum selesai itu. Belum selesai semua itu jadi teman. Masih ada yang tertunda-tunda. Secara makro politik, ada sesuatu yang masih harus dikerjakan,” ujarnya.
Burhanuddin menilai langkah strategis pemerintahan saat ini sangat mendasar. “Pemerintahan ini mengubah semua perspektif yang dilakukan oleh presiden sebelumnya. Tidak ada itu pikiran mengenai makan bergizi gratis di zaman lalu. Namun Prabowo sudah bicara sejak 2008 tentang hal itu dan dilaksanakan,” tukasnya.
Ia juga menyinggung program pembangunan 3 juta rumah. “Itu kan kolosal. Sesuatu yang sudah disadari setiap tahun bahwa ada backlog sekian juta, kemudian dihitung-hitung harus 3 juta,” katanya.
Baca juga : Industri Kreatif Jadi Mesin Pertumbuhan
Selain itu, ia menyoroti kebijakan pembangunan 80.000 koperasi.
“Dua minggu sebelum pengumuman kebijakan koperasi itu, di sini ada diskusi. Dihadiri oleh Pak Robi Tulus dari ICA Kanada. Dia mengatakan, koperasi di Indonesia terlalu banyak, ada 127.000. Kalau bisa dikurangi saja menjadi tinggal 20.000, supaya besar-besar dengan cara merger dan akuisisi,” terangnya.
Menurutnya, gagasan pengurangan koperasi itu logis. “Karena 127.000 itu pangsanya terhadap PDB kurang dari 2%. Hampir negligible. Kalau diperkecil jumlahnya tetapi dibesarkan kekuatannya, akan semakin besar koperasi itu,” ucapnya.
Namun, dua minggu kemudian justru diumumkan rencana membangun 80.000 koperasi di setiap desa.
“Ini kan satu pikiran yang berbeda. Kemudian saya mencoba mematut-matut juga pikiran itu. Ternyata argumennya pas. Jadi, kita yang punya 127.000 koperasi itu, ternyata jumlah penduduk Indonesia yang jadi anggota koperasi hanya 28 juta. Kurang dari 10% lah pokoknya,” ujarnya.
Burhanuddin mendukung peran koperasi dalam pembangunan rumah dan program MBG. Ia menilai, secara ideologis pemerintahan Prabowo-Gibran paling jelas arah dan pijakannya dibanding era sebelumnya.
“Bahkan dengan pemerintahan Soekarno, Soeharto, kemudian sampai Jokowi, ini yang paling jelas, paling jelas memilih. Ini adalah Pancasila, ini adalah Sosialis, ini adalah Konstitusi, jelas. Kalau yang dulu ya ke mana saja anginnya gitu,” jelasnya.
Baca juga : Setahun Prabowo–Gibran, Ekonomi Kreatif Tumbuh Signifikan
Namun, ia menegaskan pekerjaan besar masih menanti. “Misalnya, ada semacam policy mismatch. Betapapun agresifnya Purbaya, menabur 200 triliun di bank, kalau pelaksanaannya hanya untuk UMKM, hanya untuk konsumsi, kecil dampaknya juga,” ujarnya.
Burhanuddin juga menyoroti lambannya penyelesaian Amdal yang kerap menghambat investasi.
“Ada berapa ribu Amdal yang tidak selesai-selesai. Penyelesaiannya antara 6 bulan sampai 2 tahun dengan ongkos besar,” katanya.
Ia mencontohkan proyek pembangkit di Karimun. “Sudah berdiri? Sudah. Mau di-deliver? Sudah. Jalan? Sudah. Commissioning? Tapi Amdalnya belum selesai. Akhirnya perusahaan yang sudah ada di situ, di kawasan ekonomi itu, lari ke Vietnam. Kita harus menunggu dua tahun lagi,” ungkapnya.
Burhanuddin menilai, sinkronisasi kebijakan di bidang keuangan, perizinan, dan lingkungan perlu segera diperkuat.
“Hal-hal inilah yang harus dibantu supaya policy mismatch bisa diatasi. Dan waktu masih cukup, empat tahun ke depan. Kita akan bisa berperan di situ dengan cara kita masing-masing,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.