RM.id Rakyat Merdeka - Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri dalam memperluas keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai wilayah. Menurut Iwan, Kemendagri berperan penting untuk memastikan keberadaan MPP di daerah.
“Sebagai panglima birokrasi, Mendagri Tito Karnavian harus memastikan MPP hadir di setiap kabupaten/kota tanpa terkecuali. Kehadiran MPP menjadi solusi konkret dalam memangkas birokrasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Iwan, dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).
Iwan menilai, keberadaan MPP mampu memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat di daerah, terutama mereka yang selama ini kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan atau perizinan usaha.
Baca juga : Transisi Haji, Komisi VIII DPR: Perlu Antisipasi Perbaikan di Semua Sektor
“Layanan di MPP sudah sangat lengkap, mulai dari paspor, dukcapil (kependudukan dan catatan sipil), kartu keluarga (KK), hingga pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) semua bisa dilakukan dalam satu tempat,” jelasnya.
Iwan juga menekankan, MPP tidak boleh hanya hadir secara fisik, tetapi juga harus menjamin pelayanan publik yang bersih dari praktik pungli dan korupsi.
“Tujuan MPP adalah memudahkan masyarakat. Jangan sampai justru ada biaya administrasi tersembunyi yang merugikan rakyat,” katanya.
Baca juga : Patuhi Arahan Presiden, Mendagri Fokus Jaga Stabilitas Harga Di Daerah
Menurut Iwan, ketika masyarakat merasa dilayani dengan baik, mereka akan lebih percaya kepada pemerintah, dan hal itu dapat menumbuhkan semangat berusaha di kalangan UMKM dan pengusaha lokal.
Lebih lanjut, Iwan menilai upaya Kemendagri memperluas MPP sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyederhanaan administrasi dan reformasi birokrasi.
“Apalagi Mendagri bersama Menteri Keuangan Purbaya mendapat tugas khusus dari Presiden untuk berkolaborasi mendampingi pemerintah daerah dalam pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) dan anggaran lainnya,” ujarnya.
Baca juga : Respons Peluang Di Eropa, Menteri P2MI Siapkan Pelatihan Bahasa Dan Sertifikasi
Meski pembangunan MPP terus bertambah, Iwan menilai penting bagi Mendagri untuk melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja MPP di seluruh Indonesia.
“MPP tidak boleh berhenti pada pembangunan fisiknya saja. Kinerja dan pelayanannya harus terus diawasi agar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Iwan.
Diketahui, sebanyak 289 MPP telah beroperasi di berbagai daerah. Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian dan lembaga terkait terus mendorong pembangunan MPP baru dengan target seluruh 514 kabupaten/kota memiliki fasilitas serupa.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.