Sebelumnya
Sutan menambahkan, penilaian terhadap Soeharto harus ditempatkan secara adil dalam konteks sejarah. Dia mengatakan, setiap era memiliki tantangan dan pendekatan yang berbeda, namun kontribusi besar terhadap bangsa tidak boleh dihapus oleh dinamika politik masa lalu.
“Tidak ada pemimpin yang sempurna, tapi kita harus jujur bahwa keberhasilan Orde Baru dalam pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan desa menjadi warisan penting bagi Indonesia modern,” katanya.
Sutan menyimpulkan, penghargaan terhadap Soeharto bukan hanya bentuk penghormatan pribadi, tetapi juga pengakuan atas kerja keras generasi yang turut membangun bangsa di masanya. Dia menegaskan, posisi Gerindra adalah menghormati jasa semua tokoh bangsa, termasuk Soeharto.
Baca juga : Airlangga: Pembelian Emas Naik, Ini Positif
“Beliau telah membuktikan komitmennya untuk rakyat. Saya pribadi berpandangan sudah saatnya negara memberikan pengakuan resmi dalam bentuk gelar Pahlawan Nasional,” pungkasnya.
Pandangan berbeda disampaikan Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti. Dia menilai, usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional merupakan sebuah kontradiksi.
“Bagaimana nanti nasib para reformis ketika beliau diberi gelar Pahlawan Nasional? Berarti mereka melawan Pahlawan Nasional. Ada kontradiksi yang tidak mungkin bisa selesai begitu saja,” kata Esti di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2025).
Baca juga : BBM Plus Etanol 10 Persen Beri Dampak Ekonomi Berlapis
Esti menambahkan, pemberian gelar kepada Soeharto juga menimbulkan kontradiksi lain terkait status korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa Orde Baru. Salah satunya adalah Marsinah, aktivis buruh yang juga diusulkan menjadi Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
“Kemudian mereka yang menjadi korban ini harus bersama-sama menerima gelar pahlawan, logikanya dari mana? Saya kira ini juga perlu diklarifikasi terlebih dahulu,” ujar kader partai berlambang Banteng ini.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, keputusan terkait usulan gelar pahlawan untuk Soeharto akan ditetapkan sebelum peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025. Dia mengaku telah berdialog dengan berbagai pihak, termasuk mereka yang menolak usulan tersebut.
Baca juga : Air Laut Berpotensi Mendarat Di Pesisir, DKI Siaga Banjir Rob
“Keberatan-keberatan itu kami tampung dan bawa ke forum tim pengkajian. Namun karena syarat formal telah terpenuhi, maka usulan tetap kami ajukan,” kata Gus Ipul di Jakarta, Minggu (2/11/2025). [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.