RM.id Rakyat Merdeka - Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menolak usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto.
Menurutnya, bangsa yang besar seharusnya belajar berdamai dengan kenyataan, bukan mengabadikan dendam sebagai warisan politik.
“Kalau sejarah hanya dipelihara untuk mencari siapa yang paling sakit hati, maka kita bukan sedang membaca masa lalu, tapi sedang menulis ulang luka dengan tinta kebencian,” ujar Noor Azhari di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Azhari menyebut, pernyataan Megawati yang mengungkit kesulitan pemakaman Bung Karno di era Soeharto memang bagian dari pengalaman pribadi yang patut dihormati. Namun, menurutnya, seorang negarawan sejati justru diuji saat mampu memisahkan pengalaman emosional dari kepentingan kebangsaan.
Baca juga : Idrus Minta Polemik Soeharto Disikapi Dengan Kedewasaan Sejarah
“Negarawan sejati berdamai dengan kenyataan, bukan dengan kenangan yang membelenggu. Kalau dendam dijadikan ukuran kebijakan, maka keadilan sejarah akan kehilangan pijakan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Azhari menegaskan, jasa Soeharto terhadap bangsa Indonesia tidak bisa dihapus begitu saja hanya karena luka masa lalu.
“Sejarah bukan cermin tunggal. Ia mozaik, tempat jasa dan dosa berdiri berdampingan. Kalau setiap kesalahan meniadakan pengabdian, mungkin tak satu pun tokoh layak disebut pahlawan,” katanya.
Dia juga mengingatkan, Indonesia didirikan atas semangat persatuan dan perdamaian, bukan dendam antarkeluarga atau partai politik.
Baca juga : Tolak Usulan Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil: Upaya Pemutihan Dosa Orba
“Kita sering berteriak ‘Indonesia negara damai’, tapi diam-diam menikmati ketegangan masa lalu. Bukankah ironis jika yang menyerukan rekonsiliasi justru tersandera oleh ingatan yang tak mau sembuh?” ujarnya.
Menurutnya, pimpinan partai politik seharusnya menjadi teladan dan ruang pembelajaran etika sejarah, bukan arena pelestarian luka.
“Semua tokoh maupun secara institusi partai di negeri ini berteriak tentang perdamaian, tapi barangkali belum semua mau menanam benihnya di hati. Padahal perdamaian bukan slogan kongres, tapi keputusan batin,” pungkasnya.
Diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) mengajukan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Selain Soeharto ada sejumlah nama lain yang disodorkan kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Antara lain Presiden ke-4 KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, dan mantan Menteri Luar Negeri Prof. Mochtar Kusumaatmadja.
Baca juga : Kemenag Gelar The Wonder of Harmony 2025, Rayakan Kerukunan dan Toleransi
Menteri Kebudayaan Fadli Zon telah melaporkan hasil kerja Dewan GTK kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).
Dalam pertemuan itu, Fadli menyampaikan perkembangan pemberian anugerah pahlawan nasional menjelang Hari Pahlawan 2025.
“Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama,” jelas Fadli.
Dari jumlah itu, 24 nama ditetapkan sebagai prioritas untuk mendapat gelar pahlawan tahun ini.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.