RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh dari berbagai latar belakang. Banyak yang memuji keputusan ini. Prabowo dinilai sebagai negarawan sejati.
Kesepuluh tokoh yang mendapat anugerah gelar pahlawan tersebut adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai pahlawan dalam bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam, Soeharto sebagai pahlawan dalam bidang perjuangan bersenjata dan politik, Marsinah sebagai pahlawan dalam bidang perjuangan sosial dan kemanusian, Mochtar Kusumaatmadja sebagai pahlawan bidang perjuangan hukum dan politik, Hj. Rahmah El Yunusiah sebagai pahlawan di bidang perjuangan pendidikan Islam, Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo sebagai pahlawan di bidang perjuangan bersenjata, Sultan Muhammad Salahuddin sebagai pahlawan di bidang pendidikan dan diplomasi, Syaikhuna Muhammad Kholil sebagai pahlawan di bidang pendidikan Islam, Tuan Rondahaim Saragih sebagai pahlawan bidang perjuangan bersenjata, dan Zainal Abidin Syah sebagai pahlawan bidang perjuangan politik dan diplomasi.
Penganugerahan gelar pahlawan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025) pagi. Sejumlah pejabat hadir. Di antaranya, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Para tokoh penerima gelar pahlawan diwakili masing-masing oleh dua orang dari keluarga atau ahli waris. Mereka berdiri di tengah-tengah ruangan, dengan di sisi kanan ada meja kecil dan standing pigura dari kayu yang memuat foto tokoh peraih gelar pahlawan.
Prosesi penganugerahan diawali dengan pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya. Disusul mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.
"Sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia yang telah memberi segala-galanya agar kita bisa hidup merdeka dan kita bisa hidup dalam alam yang sejahtera. Mengheningkan cipta mulai,” pimpin Prabowo.
Acara dilanjutkan dengan pembacaan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional oleh Sekretaris Militer Mayjen Kosasih. Selanjutnya, Presiden Prabowo secara bergiliran menyerahkan tanda gelar pahlawan nasional kepada para ahli waris.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan, penetapan nama-nama penyandang gelar pahlawan nasional ini merupakan hasil dari proses panjang. Melibatkan partisipasi publik dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pihaknya juga melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan budayawan dalam melakukan pengkajian secara komprehensif.
Baca juga : 10 November di Istana: Air Mata Netes di Pipi, Foto di Pigura Diciumi
Tahun ini, ada 49 nama yang diusulkan. Rinciannya, 40 nama baru, dan 9 nama lainnya adalah carry over dari sebelumnya.
Kata Fadli, hasil seleksi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), ada 24 nama prioritas. “Kemudian Presiden memilih 10 nama pahlawan ini," urai Fadli, usai penganugerahan.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, kesepuluh tokoh tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Selain memiliki jasa nyata terhadap bangsa dan negara, para tokoh itu juga mewakili aspirasi masyarakat dari berbagai daerah.
“Jasa-jasa mereka jelas, konkret, dan telah dibuktikan melalui kajian akademik, seminar, bahkan dibukukan," tambahnya.
Fadli memastikan, Pemerintah akan terus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan tokoh-tokoh lain yang berjasa bagi bangsa. Tujuannya agar semangat penghargaan terhadap perjuangan nasional terus hidup.
Dia berharap, penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun ini dapat memperkuat semangat persatuan nasional dan menjadi teladan untuk masyarakat. "Tujuannya adalah, bagaimana jasa-jasa mereka, keteladanan mereka, bisa menjadi pemberi semangat bagi kita,” imbuhnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerangkan, Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan sebesar Rp 57 juta per tahun bagi keluarga penerima gelar pahlawan nasional. Hal ini sebagai bentuk penghormatan negara kepada para pejuang bangsa.
"Nggak banyak, tapi mohon jangan dilihat nilainya,” ucapnya.
Baca juga : Pelaku Peledakan SMAN 72 Tak Terkait Jaringan Teroris
Di tempat terpisah, Ketua Bidang Media dan Opini Partai Golkar Nurul Arifin menyampaikan apresiasi ke Presiden Prabowo yang telah menganugerahkan gelar pahlawan kepada 10 tokoh. Menurut Nurul, keputusan tersebut merupakan langkah bersejarah yang menunjukkan kedewasaan bangsa dalam menghargai jasa-jasa para pemimpin yang telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia, seperti Soeharto dan Gus Dur.
“Presiden Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanan dengan mengakui jasa dua tokoh besar bangsa ini. Pak Harto telah meletakkan fondasi pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi, sementara Gus Dur menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, pluralisme, dan demokrasi,” ujar Nurul, di Jakarta, Senin (10/11/2025).
Dia menilai, keputusan tersebut bukan hanya penghormatan terhadap dua sosok pemimpin bangsa, tetapi juga refleksi semangat persatuan dan rekonsiliasi nasional yang terus dijaga oleh pemerintahan saat ini.
“Dengan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dan Gus Dur, Presiden Prabowo mengajak kita semua untuk menatap masa depan tanpa terjebak pada perbedaan masa lalu. Ini adalah simbol persaudaraan dan penghormatan terhadap perjuangan anak bangsa dari berbagai lintasan sejarah,” jelasnya.
Nurul menambahkan, Golkar sebagai partai tempat Soeharto dahulu berperan penting, menyambut penghargaan ini dengan rasa bangga sekaligus haru. Dia juga menilai, pengakuan terhadap Gus Dur adalah penegasan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi yang diperjuangkan tetap relevan dan penting dalam kehidupan berbangsa saat ini.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pendirinya. Presiden Prabowo telah memberikan teladan bahwa rekonsiliasi sejati lahir dari penghormatan dan keadilan sejarah,” pungkas Nurul.
Sementara, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, langkah Presiden Prabowo menganugerasi gelar pahlawan untuk tokoh-tokoh lintas zaman ini mencerminkan cara baru bangsa menghormati sejarahnya secara utuh.
“Gelar pahlawan nasional tahun ini punya makna mendalam: negara mengakui bahwa kepahlawanan lahir dalam banyak bentuk. Dari stabilitas dan pembangunan, perjuangan untuk kebebasan, hingga keberanian menegakkan keadilan sosial,” ujarnya, Senin (10/11/2025).
Baca juga : Ditegaskan BI, Redenomasi Tak Ubah Nilai Tukar Dan Daya Beli
Menurut Trubus, keputusan tersebut menunjukkan kedewasaan bangsa dalam membaca sejarahnya. “Bangsa yang besar bukan yang menutup mata terhadap masa lalunya, tapi yang berani memandangnya dengan jujur dan mengambil pelajarannya,” tambahnya.
3 Wajah Kepahlawanan
Tiga nama paling menyita perhatian publik tahun ini adalah Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah — tiga figur dari zaman dan perjuangan berbeda, kini disatukan dalam satu gelar pahlawan nasional. Bagi banyak pihak, penganugerahan ini menandai babak baru dalam cara Indonesia memaknai jasa dan nilai kepemimpinan.
Soeharto dikenang karena menegakkan stabilitas dan membangun fondasi ekonomi nasional. Gus Dur dihormati karena memperjuangkan kebebasan, kemanusiaan, dan pluralisme. Sementara, Marsinah diabadikan sebagai simbol keberanian buruh perempuan menuntut keadilan sosial.
“Ketiganya melambangkan tiga nilai utama yang saling melengkapi: keteraturan, kebebasan, dan keberanian. Bangsa ini membutuhkan keseimbangan antara ketiganya agar tetap kokoh dan maju,” kata Trubus.
Trubus menyimpulkan, Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah mewakili keseimbangan nilai yang dibutuhkan bangsa. “Dari Soeharto kita belajar tentang stabilitas dan kemandirian, dari Gus Dur tentang kebebasan dan kemanusiaan, dan dari Marsinah tentang keberanian melawan ketidakadilan,” ujarnya.
Dia menerangkan, manfaat terbesar dari pengakuan ini adalah pendidikan karakter bangsa. “Rakyat belajar bahwa kemajuan tak bisa hanya mengandalkan keteraturan, tapi juga harus menegakkan keadilan dan menghormati kebebasan,” tambahnya.
Bagi publik, penganugerahan ini bukan sekadar mengenang masa lalu, tapi menghidupkan nilai-nilai kepemimpinan lintas zaman. “Ketika negara berani menghargai jasa dari beragam latar perjuangan, itulah tanda bangsa yang dewasa dan percaya diri,” tutup Trubus.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.