RM.id Rakyat Merdeka - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan pandangan kritis terhadap arah diplomasi iklim Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30).
Mereka menilai, situasi ini dapat menjadi bahan evaluasi agar kebijakan nasional dan posisi Indonesia di forum internasional semakin selaras dengan komitmen transisi energi bersih.
Pandangan tersebut muncul setelah laporan koalisi internasional Kick Big Polluters Out (KBPO) mengungkap adanya sejumlah peserta dalam delegasi Indonesia yang memiliki latar belakang atau keterkaitan dengan sektor energi fosil.
Baca juga : Trump Puji RI, BKSAP DPR: Bukti Diplomasi Indonesia Didengar Dunia
Temuan itu memicu diskusi publik mengenai pentingnya memastikan proses penyusunan posisi negosiasi tetap transparan, berbasis ilmiah, dan berorientasi jangka panjang.
Selain itu, beberapa pihak juga mencatat adanya kemiripan bahasa dalam intervensi Indonesia terkait Pasal 6.4 mekanisme pasar karbon dengan dokumen yang beredar di lingkungan industri.
BEM SI menilai hal ini sebagai sinyal perlunya penyesuaian agar posisi Indonesia lebih mencerminkan strategi transisi energi nasional.
Baca juga : Pemberian Visiting Professor Antarnegara: Diplomasi Pengetahuan Indonesia-Rusia
Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bertujuan menyalahkan, melainkan memperkuat fondasi diplomasi iklim Indonesia.
“Momentum ini penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan energi Indonesia semakin konsisten dengan masa depan rendah emisi dan target energi terbarukan,” ujarnya.
Sebagai bentuk masukan, BEM SI mengusulkan beberapa langkah, antara lain: memperkuat prinsip transparansi dalam penyusunan posisi negosiasi, memperjelas pedoman tata kelola delegasi agar bebas dari potensi konflik kepentingan, memberikan ruang lebih besar bagi akademisi, pakar energi bersih, dan ilmuwan dalam proses teknis.
Baca juga : Agrinesia Borong 5 Penghargaan Di IABC Indonesia Awards 2025
Menurut BEM SI, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemimpin regional dalam transisi energi bersih, mengingat potensi energi surya, angin, hidro, dan biomassa yang melimpah. Namun, peluang tersebut memerlukan arah kebijakan yang lebih tegas dan progresif.
“Jika evaluasi dilakukan secara menyeluruh, Indonesia dapat tampil bukan hanya sebagai peserta dalam perundingan iklim, tetapi sebagai negara yang memberikan arah,” tutup Muzammil.
Isu ini juga menjadi bagian dari diskusi lebih luas di COP30, di mana berbagai negara dan organisasi menyoroti kebutuhan untuk memperkuat komitmen global terhadap energi terbarukan demi menjaga target 1,5°C tetap dapat dicapai.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.