RM.id Rakyat Merdeka - Sosiolog dari Universitas Terbuka, Agus Mauluddin menyambut positif komitmen Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang berencana mengintegrasikan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di desa dan kelurahan.
Kata Agus, penyatuan Puskesos dan Posyandu menjadi langkah tepat untuk menghilangkan ego sektoral yang selama ini menghambat pembaruan data dan layanan.
“Integrasi ini strategis karena meminimalkan ego sektoral yang sering membuat Puskesos mandek," kata Agus, dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2025).
Menurut Agus yang juga telah lama meneliti fungsi Puskesos, pengimplementasian integrasi program selalu menjadi persoalan. Karena itu, langkah Kemensos dan Kemendagri perlu diperkuat di level pelaksanaan,” sambung Agus.
Baca juga : WVI Luncurkan Wash Business Plan 2.0 Percepat Akses Air Dan Sanitasi Di 16 Kota
Agus menyebut, penggabungan layanan akan mempercepat akses masyarakat terhadap bantuan. Ia mencontohkan lansia terlantar dan keluarga miskin yang membutuhkan bantuan sosial. Namun, ia mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran serta integrasi data yang akurat, termasuk data anak, ibu hamil, dan menyusui.
“Akan ada saatnya integrasi ini mendukung program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG),” tegasnya.
Menurutnya, pemuktahiran data merupakan titik krusial kesuksesan penggabungan Puskesos dan Posyandu. Dia menilai persoalan hajat hidup masyarakat desa sering luput terselesaikan karena data yang tidak akurat. Sehingga, program pemerintah tidak sampai pada kelompok rentan di desa.
Agus juga menekankan pentingnya dukungan RT dan RW, tenaga pendamping profesional (TPP) desa/kelurahan, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menjalankan layanan terpadu ini. Menurutnya, banyak persoalan sosial di desa tidak terselesaikan karena data tidak akurat dan tidak adanya pendampingan.
Baca juga : Pemerintah Perkuat Daya Saing Industri Baja Lokal
“Di lapangan, aktor informal seperti tokoh agama bisa menjadi jembatan bagi warga yang resistensinya tinggi. Sementara aktor formal seperti RT dan RW, serta TPP berperan menghubungkan warga dengan layanannya,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan komitmen keduanya untuk mengintegrasikan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di desa dan kelurahan. Integrasi ini ditujukan untuk menghadirkan layanan sosial yang lebih efisien, terstruktur, dan mudah diakses masyarakat.
Puskesos selama ini menjadi pintu solusi sosial bagi warga, mulai dari penanganan masalah kesehatan, kemiskinan, hingga administrasi kependudukan. Namun, operasional Puskesos di banyak daerah terhenti akibat ketiadaan operator desa yang mengelola dan memperbarui data sosial. Karena itu, Mensos meminta dukungan Mendagri agar pemerintah daerah (Pemda) memfasilitasi kebutuhan pengaktifan kembali Puskesos.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan keberadaan Posyandu di tingkat desa sesungguhnya memiliki beragam fungsi. Tugas Posyandu mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait layanan dasar, salah satunya di bidang sosial.
Baca juga : Kemenimipas Luncurkan Pedoman Renstra, Percepat Implementasi Kebijakan Nasional
Dia menilai integrasi Puskesos ke dalam Posyandu merupakan langkah strategis. Terlebih, Posyandu memiliki regulasi, struktur, dan keberadaan yang merata. Ia pun mendorong agar layanan sosial di Posyandu diperkuat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.