RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia didorong untuk menyusun peta jalan (roadmap) strategis untuk Afghanistan. Roadmap ini diharapkan bisa fokus pada misi ideologis yang inklusif demi mendorong penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak perempuan dan kelompok minoritas.
Usulan ini disampaikan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Khamami Zada. Ia meminta agar misi RI sesuai dengan prinsip kemajemukan bangsa Indonesia sendiri.
"Empat tahun sudah penguasa de fakto Taliban berkuasa di Afghanistan, sejak 2021. Taliban 2.0 ini tidak jauh berbeda dengan Taliban 1.0 yang berkuasa 1996-2001," ujar Khamami dalam diskusi yang digelar Kemenlu RI bersama Fakultas Syariah dan Hukum UIN di Kampus Ciputat, Selasa (25/11/2025). Diskusi ini membahas perumusan strategi hubungan Indonesia-Afghanistan.
Baca juga : Ara Siap Resmikan Rumah Gratis Untuk Warga Tangerang
Ia menuturkan, penguasa de facto Afghanistan saat ini mempertahankan kontinuitas ideologis yang ketat. Pelaksanaan syariat Islam yang ketat berujung pada pembatasan perempuan dalam ruang publik dan akses pendidikan.
Khamami menambahkan, banyak perempuan yang kehilangan hak asasinya dan mengeluhkan kegagalan dunia internasional. Padahal, Taliban menggunakan pendekatan komunikasi dan engagement dengan banyak negara.
"Taliban tidak melonggarkan kebijakannya dalam melaksanakan syariat Islam. Padahal, dalam prinsip siyasah syar’iyyah, prinsip tadarruj (bertahap) adalah cara yang memungkinkan membangun negara Afghanistan," jelasnya.
Baca juga : Gelar Apel Jaga Jakarta, Pemprov DKI Bersiap-siap Hadapi Banjir
Seharusnya, kata Khamami, Taliban mempertimbangkan politik diplomasi pertahanan yang membuat dunia internasional mengakui pemerintahan baru. Hal ini juga penting demi meyakinkan dunia internasional agar Afghanistan tidak menjadi basis terorisme.
Khamami menilai, Indonesia kini berhasil membawa misi diplomasi Islam yang berkeadaban ke tengah dunia internasional. Khusus di Afghanistan, misi diplomasi Indonesia harus memastikan negara Muslim tidak terhubung dengan jaringan terorisme global.
“Sekaligus juga menjadikan negara-negara muslim sebagai negara berkeadaban dalam hubungan internasional,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.