BREAKING NEWS
 

Kirim Surat Ke Gubernur Dan Mendagri

Banyak Kepala Daerah Tak Sanggup Tangani Bencana

Reporter : BHAYU AJI PRIHARTANTO
Editor : ADITYA NUGROHO
Selasa, 2 Desember 2025 08:00 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meninjau langsung dampak bencana banjir di Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar dan Banda Aceh. (Foto: Instagram/kemendagri)

RM.id  Rakyat Merdeka - Banyak kepala daerah di Aceh mengaku tidak sanggup menangani bencana banjir bandang dan longsor yang menghantam wilayah mereka. Kondisi lapangan yang sulit membuat mereka mengirim surat kepada Gubernur Muzakir Manaf dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk meminta bantuan. 

Setidaknya ada tiga bupati yang menyatakan tidak mampu menangani situasi darurat tersebut, yakni Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. 

Tito menilai keluhan para kepala daerah tersebut sebagai hal yang wajar mengingat akses menuju lokasi terdampak banyak yang terputus, sehingga menghambat penanganan bencana. 

“Nah, khusus tadi misalnya ada kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya bagaimana mau sanggup. Kondisinya memang tidak memungkinkan,” kata Tito kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

Ia menegaskan, Pemerintah Pusat tetap akan membantu penanganan banjir tanpa memandang kemampuan masing-masing daerah. “Pasti kita akan membantu, dan itu sudah dilakukan sejak hari pertama,” ujarnya. 

Baca juga : Menangis Di Pelukan Presiden

Menurut Tito, bahkan daerah yang dinilai masih mampu pun tetap mendapat dukungan Pemerintah Pusat, apalagi yang secara terbuka menyampaikan ketidakmampuannya. Mantan Kapolri tersebut memahami bahwa keterbatasan logistik dan sulitnya mobilisasi alat berat menjadi kendala utama bagi pemerintah daerah. 

“Di daerah yang tersulit, dari mana mereka bisa mendapatkan makanan dan logistik kalau bukan meminta bantuan kepada pemerintah di atasnya?” kata Tito. 

Ia mencontohkan kondisi Takengon yang lumpuh total akibat akses terputus, sehingga berdampak pada penyaluran bantuan. Mereka tidak mampu menangani karena daerahnya tertutup. 

Pangan harus diambil dari luar menggunakan pesawat, sementara mereka tidak punya pesawat. Maka otomatis meminta bantuan pemerintah provinsi atau pusat. 

Adsense

“Akhirnya pusat mengambil alih, melakukan dropping dari Jakarta dan Medan,” jelasnya. 

Baca juga : Akses Telekomunikasi Di Sumatera Hampir Normal

Mobilisasi alat berat pun terhambat, kata Tito, karena jalur dari utara maupun selatan putus total. “Bagaimana mungkin Pemda Aceh Tengah memperbaiki jembatan atau jalan yang longsor kalau aksesnya terkunci dari Lhokseumawe dan dari selatan?” katanya. 

Tito meminta agar surat dari para bupati tidak dilihat secara terpisah dari situasi lapangan. “Jadi tolong teman-teman, kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya saja, lihat juga kondisinya,” tegasnya. 

Sementara itu, Pemda Aceh buka suara terkait beredarnya surat pernyataan ketidakmampuan penanganan bencana dari sejumlah bupati dan wali kota. 

Juru Bicara Pemda Aceh, Muhammad MTA menyatakan bahwa surat tersebut merupakan prosedur resmi untuk meningkatkan status bencana menjadi tingkat provinsi. 

Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Aceh telah menetapkan banjir dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten/kota sebagai darurat bencana tingkat provinsi. 

Baca juga : Demi Aksi Hijau, PKB Jabar Genjot Kader

Muhammad MTA juga menepis isu yang menyebut surat-surat tersebut menjadi dasar penetapan darurat bencana tingkat nasional oleh Presiden. “Tidak ada hubungan langsung antara pernyataan tersebut dengan penetapan status darurat bencana nasional,” ujarnya, Senin (1/12/2025). 

Sebelumnya, dalam suratnya yang bernomor 360/565/BPBD/2025 tertanggal 27 November 2025, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga menyatakan pihaknya, tak mampu menangani darurat bencana akibat banjir bandang yang menerjang wilayahnya. Ia menegaskan, dampak bencana hidrometeorologi sudah melampaui kapasitas Pemkab. 

“Kami selaku Bupati Aceh Tengah menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana sebagaimana mestinya,” tulis Haili. 

Surat itu menjelaskan banjir luapan, banjir bandang, dan longsor pada 26 November 2025 menelan 15 korban jiwa dan berdampak pada 3.123 kepala keluarga, angka yang diperkirakan terus bertambah. Pemkab Aceh Tengah menyatakan membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi maupun pusat. [BYU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense