Dagang Apa Aja Laku, Pengangguran Tinggi

RM.id  Rakyat Merdeka - Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Jakarta sebagai kota terpadat di dunia pada 2025. Kondisi ini menggerakkan ekonomi rakyat. Meski begitu, muncul berbagai masalah sosial yang harus segera diatasi.

PBB menyebut, populasi Jakarta hampir 42 juta jiwa. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Khoirudin mengatakan, jumlah yang disebutkan PBB itu bukan angka riil penduduk Jakarta. Sebab, jumlah warga Jakarta 11,6 juta. Namun, jumlah tersebut bertambah pada siang hari. 

“Semua orang punya hak untuk masuk ke mana pun, selama orang Indonesia. Sikap Gubernur seperti itu. Jadi, siapa saja silakan datang ke Jakarta,” kata Khoirudin, Sabtu (28/11/2025). 

Baca juga : KPK: Ada Kongkalikong Di Pemberian Pembiayaan

Khoirudin menyebut, di satu sisi, kepadatan penduduk menjadi berkah, sumber ekonomi. Karena, semua orang punya ke butuhan. Sehingga, memicu banyak transaksi. 

“Saya ke Kalimantan Tengah, jumlah kepadatannya hanya 17 orang per kilometer. Banyak warung, banyak layanan barang dan jasa yang kurang pembeli. Karena, orangnya sedikit,” bebernya. 

Sedangkan di Jakarta, lanjut Khoirudin, mau jualan apa saja laku. “Jualan cilor, cilok, cireng, cimol, semuanya laku,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. 

Baca juga : Ganasnya Chelsea Redam Arsenal

Namun di sisi lain, kepadatan penduduk menimbulkan berbagai masalah sosial. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus membuat programprogram yang meminimalisir masalah sosial. 

Khoirudin bercerita, belum lama ini dia berdiskusi dengan Gubernur DKI Pramono Anung. Mereka membahas rencana penerapan electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronik. Kebijakan ini, lanjut dia, agar kendaraan warga luar, tidak menambah macet dan polusi di Jakarta. 

“Saya usulkan, ERP-nya di ujung-ujung batas Jakarta. Tapi, kita harus sediakan angkutan umum. Biar mereka bisa menggunakan kendaraan umum,” tuturnya. 

Baca juga : Formula 1, Verstappen Santai Hadapi Seri Puncak

Masalah sosial lainnya, yakni jumlah pengangguran. Pengangguran melampaui toleransi. Namun, dalam waktu dekat, ada penyaluran tenaga kerja ke Jepang yang segera diproses dengan pendanaan dari Bank Jakarta. Ada 2.000 yang akan di kirim, seperempatnya adalah sopir, atas kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. 

Selain itu, saat ini Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) sudah ada pelatihan berbagai bahasa untuk negara-negara tujuan. “Pelatihan bahasa Jepang, bahasa Korea,” pungkasnya. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.