RM.id Rakyat Merdeka - Ada sebuah negara kecil di Pasifik, Kiribati, yang perlahan tenggelam. Laut naik beberapa sentimeter setiap tahun, tetapi bagi Kiribati itu bukan sekadar data ilmiah. Itu adalah hilangnya tanah, rumah, dan masa depan.
Pemerintahnya pernah membeli lahan di Fiji sebagai cadangan negara. Bayangkan, sebuah negara harus membeli tanah negara lain karena wilayahnya sendiri amblas. Bukan akibat perang atau konflik, tapi karena krisis iklim.
Kisah Kiribati mengingatkan bahwa krisis lingkungan bukan abstraksi. Ia nyata dan menggerus pelan seperti inflasi yang tak terkendali. Di titik tertentu, semuanya runtuh.
Inilah yang pernah diingatkan Andre Gorz dalam Ecology and Capitalism Crisis (2002). Gorz menulis bahwa ekonomi yang mengejar pertumbuhan tanpa batas pada akhirnya akan menabrak batas ekologis. Dan jika itu terjadi, bukan hanya pasar yang gagal, tetapi peradaban ikut hancur.
Baca juga : ESDM Turun Tangan Dirikan Dapur Umum di Bireuen, Pengungsi Tak Dibiarkan Lapar
Hari ini, dunia sedang berada pada lintasan itu. Krisis iklim, polusi, dan hilangnya biodiversitas membentuk triple crisis planet. Kita bisa membicarakan pertumbuhan atau industrialisasi, tetapi tanpa lingkungan hidup yang stabil, semua itu seperti fondasi rapuh yang sewaktu-waktu dapat ambles.
Titik Rawan
Indonesia berada di titik rawan. Indikator lingkungan memperlihatkan tekanan yang kuat. Laporan KLHK mencatat angka deforestasi memang menurun pada periode 2019–2020 menjadi 115,5 ribu hektare dari 462,5 ribu hektare pada 2018–2019.
Namun angka tersebut tetap tinggi jika dibandingkan tren sebelumnya, yakni 439,4 ribu hektare pada 2017–2018 dan 480 ribu hektare pada 2016–2017. Artinya, faktor struktural penyebab deforestasi belum terselesaikan.
Baca juga : Peringati Hari Disabilitas, Pertamina Wujudkan Lingkungan Kerja Inklusif
Krisis air juga menjadi ancaman besar. PP Nomor 19 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 menunjukkan ketersediaan air kini tergolong langka hingga kritis di sebagian besar Jawa dan Bali. Pada 2045, wilayah kritis air diperkirakan meningkat menjadi 9,6 persen dan mencakup sebagian Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi bagian selatan.
Degradasi lahan dan udara menunjukkan pola serupa. Polusi udara dan pencemaran tanah dirasakan langsung di wilayah industri dan kota besar. Eksploitasi air tanah dalam mempercepat penurunan muka tanah di kota pesisir seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Ini bukan sekadar isu lingkungan. Ini isu keberlanjutan ekonomi dan fiskal.
Jika dicermati, penyebab utama kerusakan lingkungan selalu kembali pada aktivitas sosial ekonomi manusia. Industri ekstraktif menjadi faktor dominan. Sejak 1967, PT Freeport telah menghasilkan enam miliar ton limbah berat menurut New York Times. PT Newmont di Nusa Tenggara Barat meninggalkan persoalan serupa. Pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan hingga pertambangan nikel di Maluku Utara turut merusak ekosistem dan memperparah bencana banjir.
Kita tidak sedang menolak industri. Sektor ini jelas memberikan penerimaan negara dan membuka lapangan kerja. Namun tanpa pengawasan kuat, ia berubah menjadi bumerang. Persis seperti Kiribati yang tenggelam perlahan, negara bisa kehilangan kemampuan ekologis untuk menopang hidup warganya.
Baca juga : PLN EPI–PLN Energi Gas Perkuat Ketahanan Energi dan Lingkungan Tarakan
Karena itu, perencanaan dan pengawasan aktivitas tambang harus diperkuat. Daya dukung lingkungan harus menjadi variabel utama dalam menilai proyek industri. Kesadaran ekologis bukan lagi wacana moral, tetapi syarat keberlanjutan ekonomi jangka panjang.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.