BREAKING NEWS
 

Bupati Ardito Wijaya Kena OTT KPK, Golkar Lampung Tak Mau Berikan Bantuan Hukum

Reporter : HAIKAL AMIRULLAH
Editor : ROMDONY SETIAWAN
Jumat, 12 Desember 2025 06:40 WIB
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dikawal petugas setelah resmi ditahan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12/2025). (Foto: Dwi Pambudo/RM)

 Sebelumnya 
Soal status Ardito, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Lampung Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Lampung II, Hanan memastikan, status tersebut tak akan mengubah kebijakan partai terkait kader yang terlibat korupsi. Kata dia, Golkar Lampung konsisten mengedepankan transparansi dan integritas dalam organisasi. 

“Kalau ada kader atau pengurus yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, Partai Golkar tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi tegas. Semua ada aturan dan mekanisme internalnya. Namun, kami akan tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah,” ucapnya. 

Lebih lanjut, Hanan mengatakan, DPD Golkar Lampung juga akan memberi dukungan penuh, atas upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, sejalan dengan komitmen partai dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

Baca juga : BTN Guyur KPR Rp 504 T, Layani 5,7 Juta Keluarga

“Seluruh kader harus selalu bersikap jujur, disiplin, dan berintegritas. Kami dukung penuh upaya KPK dalam pemberantasan korupsi,” tandasnya. 

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Lampung, M Alzier Dianis Thabranie memiliki pendapat berbeda. Menurut dia, sikap Hanan yang ogah memberi bantuan hukum kepada Ardito tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai pemimpin. 

“Sebagai Ketua DPD Partai Golkar Lampung, harusnya dia membela kadernya yang berurusan dengan hukum. Jangan hanya bicara anti-KKN, tapi saat kader kena masalah langsung lepas tangan,” kritik Alzier. 

Baca juga : Indonesia Percepat Proses Aksesi OECD

Dia menilai, seorang pemimpin partai harusnya tetap memberi bantuan hukum kepada kader, sebagai bentuk tanggung jawab moral, meski proses hukum tetap berjalan sesuai aturan. Menurutnya, pendampingan itu perlu dilakan, agar tidak ada kader yang menjadi korban permainan politik. 

“Memberi bantuan hukum itu wajib. Meski nantinya terbukti bersalah, pimpinan harus memastikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya,” tegasnya. 

Alzier menambahkan, sikap Golkar Lampung dapat membuat para kader merasa tidak dilindungi, ketika mereka menghadapi persoalan hukum. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense