RM.id Rakyat Merdeka - Wartawan Rakyat Merdeka Ade Alkautsar ikut dalam rombongan relawan membantu desa-desa korban bencana di Aceh. Berikut laporannya.
Masa tanggap darurat yang sebelumnya ditetapkan selama 14 hari, ternyata tidak cukup. Sejumlah kabupaten/kota terdampak bencana kembali menambah 14 hari lagi. Tapi ada hal lain yang dikhawatirkan oleh para kepala daerah, setelah masa tanggap darurat usai, yakni: gejolak sosial.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka usai menyambut Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Safaruddin yang mengantar 2 tronton bantuan kebutuhan pokok bersama Tim Relawan di pekarangan pendoponya, Idi Rayeuk, Selasa (9/12) dini hari WIB lalu.
“Begitu arus bantuan ini selesai, ini sebenarnya belum selesai,” kata Bupati Al-Farlaky.
Menurutnya, penanganan bencana banjir bandang yang dahsyat ini tidak cukup hanya sampai pada bantuan sembako. Karena daya rusak banjir bandang kali ini cukup parah, hingga mengakibatkan mata pencaharian warga musnah.
Baca juga : Dony Oskaria: BUMN Gesit Tak Akan Kalah Bersaing
“Warga tidak punya pekerjaan lagi, motor enggak ada lagi, padi habis. Sehingga mereka masih tetap menunggu bantuan dari pemerintah. Sementara kemampuan pemerintah kabu paten ini terbatas,” lanjutnya.
Terkait bantuan Rp 4 miliar per ka bupaten/kota terdampak dari pemerin tah pusat, kata Al -Farlaky, diperkirakan hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokok warga. Belum cukup untuk menjawab kebutuhan mendasar lainnya.
“Bantuan Rp 4 miliar ini kan cuma bisa untuk beli minyak goreng dan indomie (sembako, red),” terangnya.
Ia berharap, bantuan bencana tidak berhenti pada pengiriman logistik sembako saja. Karena ada hal paling krusial setelah arus bantuan sembako ini berhenti, yakni banyak pekerjaan yang hilang akibat bencana.
“Setelah selesai masa-masa penggalangan bantuan, dan kepedulian orang mulai teralihkan, maka gejolak sosial kemungkinan akan muncul. Karena masyarakat tidak bisa bertahan hanya dengan indomie,” tandasnya.
Baca juga : OJK Diminta Hapus Aturan Tagih Utang Pihak Ketiga
Tak cuma di Aceh Timur. Safril (56), warga Telaga Meuku I Kecamatan Bandar Mulia, Aceh Tamiang juga mengaku kebingungan harus memulai dari mana, agar ia kembali bisa bekerja dan berpenghasilan. Karena seluruh sawah di wilayahnya tertimbun lumpur.
“Kita juga sudah tidak punya bibit, mungkin kita berharap pemerintah bisa memberikan bibit kepada petani,” harapnya.
Tak cuma di Aceh Tamiang, areal persawahan di Aceh Utara juga rusak parah. Bahkan batas pematang sawah nyaris tak lagi kelihatan. Semua rata oleh lumpur.
Di beberapa areal persawahan lain di Lhoksukon, warga tetap berupaya memanen padi yang berlumpur. Mereka berjibaku membersihkan lumpur yang melekat di batang padi, dengan harapan masih bisa diselamatkan.
Tak cuma sektor pertanian, pasar-pasar yang kami datangi juga penuh lumpur. Banyak barang yang tak bisa digunakan lagi, seperti elektronik, ponsel, perabotan rumah tangga, pakaian, makanan dan minuman.
Baca juga : Sisa MBG Jadi Pakan Ternak, Karyawannya Warga Sekitar
Belum lagi, rumah-rumah dan pasar yang rusak total. Sepertinya, Butuh waktu yang cukup lama agar aktivitas ekonomi bisa bergerak normal kembali, jika tanpa intervensi cepat dari pemerintah pusat.
“Kita minta pemerintah pusat bisa mendampingi daerah dalam hal rehab rekon, kalau tidak didampingi pusat, daerah tidak sanggup,” pungkas Bupati Al-Farlaky. [SAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.