RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah menegaskan polemik status bencana banjir bandang di Sumatera tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebab, sejak hari pertama, seluruh penanganan sudah dilakukan dalam skala nasional.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jum at (19/12/2025).
Dalam kesempatan itu, hadir juga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.
Menurut Teddy, sejak awal bencana terjadi pemerintah telah mengerahkan kekuatan besar untuk penanganan darurat sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara juga telah terjun langsung ke beberapa lokasi terdampak untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana.
Baca juga : Warga Trauma Bencana, Ada Hujan, Saya Takut...
“Sejak 26 November, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di Aceh, Sumbar dan Sumut. Langsung mobilisasi nasional,” tegas Teddy.
Hingga kini, sekitar 50 ribu personel gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, BPBD serta relawan telah diterjunkan ke wilayah terdampak. Pada pekan pertama saja, tercatat sekitar 26 ribu personel sudah berada di lapangan.
Selain itu, pada 27 November seluruh helikopter yang ada di Pulau Sumatera langsung diarahkan menuju lokasi terdampak. “Ke Padang, Medan, dan Banda Aceh. Seluruh helikopter dan pesawat yang ada di Jawa digerakkan ke Sumatera,” ungkapnya.
Namun, Teddy menyayangkan masih adanya suara sumbang yang menilai pemerintah lamban. Dia juga menepis anggapan anggaran pusat tidak akan dikucurkan jika statusnya bukan bencana nasional. Ia menegaskan, seluruh biaya penanganan dan pemulihan ditanggung oleh negara.
Baca juga : Lebih 1.000 Relawan Dan 100 Truk Bantuan Dikerahkan
“Rp 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun rumah sementara, hunian tetap, fasilitas, gedung DPRD, kecamatan,” ucapnya.
Seluruh bupati dan wali kota dari 52 kabupaten terdampak juga telah menerima dukungan dana tunai untuk kebutuhan mendesak. Pemerintah pusat memastikan bantuan tambahan akan diberikan jika masih terdapat kebutuhan di lapangan. “Bila ada kebutuhan lain, tinggal sampaikan. Pasti dikasih,” tegasnya.
Terkait sarana dan prasarana, Teddy mengatakan, pemerintah pusat juga terlibat penuh.
Hingga saat ini, lebih dari 100 kapal, pesawat, dan helikopter telah dikerahkan, serta sekitar 1.000 unit alat berat dari Kementerian PUPR dan daerah turut dimobilisasi.
Baca juga : Kader Gerindra Kompak Jaga Kantor DPC Batam
Ia mengakui masih banyak jembatan dan ruas jalan yang terputus, tapi perbaikan dilakukan secara bertahap dan cepat. Sejumlah jembatan darurat bahkan dapat diselesaikan dalam waktu tujuh hingga sepuluh hari.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.