Sebelumnya
Tito mendorong TNI, Polri, dan sekolah kedinasan untuk menambah personel dan peralatan guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di wilayah Aceh.
“Untuk pemerintahan daerah, sebagian besar berjalan lancar kecuali Aceh Tamiang yang sempat lumpuh total. Namun setelah diperkuat personel TNI/Polri, IPDN, PoltekKum, KKP, kondisi mulai pulih,” jelas Tito.
Ia menambahkan, penguatan personel akan dilanjutkan melalui kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitarda) dari akademi TNI dan Polri yang melibatkan sekitar 2.000 taruna, dengan fokus penugasan di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie.
Baca juga : Kasus Ijazah Jokowi, Eggy-Damai Distop, Roy Suryo Cs Lanjut
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menegaskan seluruh intervensi pemerintah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat dan didukung data yang akurat.
Pratikno menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Semua intervensi harus mengacu pada data tunggal agar tepat sasaran dan akuntabel,” ujar Pratikno yang juga Ketua Tim Pengarah Satgas.
Baca juga : NasDem Dorong Agar Masa Pendidikan Bisa Dipangkas
Ia menekankan pentingnya dashboard data terintegrasi yang dikoordinasikan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan ketepatan kebijakan. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan percepatan rehabilitasi fasilitas keagamaan menjelang Ramadan.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengusulkan agar lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN dapat dimanfaatkan untuk pembangunan hunian tetap, mengingat banyak HGU yang telah habis masa berlakunya.
“Ini bisa menjadi solusi karena sulitnya mencari lahan untuk huntap. Apalagi syaratnya lahan harus milik negara, kementerian, pemda, atau BUMN,” ujar Bobby.
Baca juga : Tiga Ribu Kader Banteng Lompat Pagar Ke Golkar
Sementara Gubernur Sumatera Barat menyampaikan bahwa data rumah rusak di wilayahnya telah diverifikasi bersama BNPB dan perguruan tinggi, dan dimasukkan dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Adapun Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan bahwa meskipun sekitar 200 ribu rumah di Aceh rusak, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah pembangunan jembatan.
“Masih banyak daerah yang terputus aksesnya. Warga terpaksa menyeberangi sungai dengan rakit seadanya, seperti di Aceh Timur dan Aceh Utara,” ungkap Mualem. [BYU/FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.