RM.id Rakyat Merdeka - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2026 diminta lebih siap mengantisipasi puncak kepadatan jemaah, khususnya pada fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina) yang menjadi titik paling krusial dalam rangkaian ibadah haji.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Harun Arrasyid, saat menyampaikan materi strategis Rencana Operasional Armuzna dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PPIH 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Harun, yang pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Operasional (Kasatops) Armuzna pada Haji 2025 ini menekankan pentingnya perencanaan matang, pemetaan personel, serta koordinasi lintas sektor guna memastikan pelayanan jemaah tetap optimal di tengah kepadatan ekstrem.
Menurut dia, salah satu langkah strategis yang disiapkan pada musim haji 2026 adalah menempatkan petugas lebih awal langsung di Mina, baik dari unsur Perlindungan Jemaah (Linjam) maupun petugas yang telah menunaikan ibadah haji.
Baca juga : Kementerian Haji Diminta Segera Lengkapi Personel
"Petugas akan langsung diberangkatkan dari pemondokan atau hotel di Makkah menuju Mina, bersamaan dengan pergerakan jemaah yang bergerak menuju Arafah,” ujar Harun.
Langkah tersebut dinilai lebih efektif untuk menyambut dan memantau pergerakan jemaah, terutama saat arus dari Arafah menuju Muzdalifah dan berlanjut ke Mina.
Dengan penempatan personel sejak awal, pos-pos pelayanan PPIH diharapkan dapat berfungsi optimal dalam pemantauan, peninjauan lapangan, serta penanganan cepat terhadap kebutuhan jemaah.
Harun menegaskan, malam 10 Zulhijjah merupakan fase paling krusial karena seluruh jemaah bergerak menuju Mina secara bersamaan, sehingga berpotensi menimbulkan kepadatan, kelelahan, hingga kondisi darurat.
Baca juga : Diapresiasi Publik, Kejaksaan Jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya
“Di sinilah pentingnya keberadaan pos dan petugas yang sudah siaga sejak awal agar penanganan terhadap jemaah bisa dilakukan lebih efektif,” katanya.
Selain strategi penempatan personel, Harun juga memaparkan konsep operasional Armuzna, termasuk penerapan skema murur dan tanazul sebagai solusi pengurai kepadatan, serta pemetaan wilayah layanan melalui Peta Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamarat, dan jalur pergerakan jemaah.
Pemetaan tersebut disusun untuk memastikan kelancaran mobilisasi, keselamatan, dan kenyamanan jemaah, khususnya kelompok lansia dan berisiko tinggi. Ia juga menjelaskan rencana penempatan satuan tugas (Satgas) PPIH 2026 di berbagai sektor strategis di Makkah, Madinah, dan Armuzna, lengkap dengan pembagian zona dan fungsi layanan.
Penegasan rantai komando dan struktur satuan operasional Armuzna menjadi bagian penting agar setiap petugas memahami tugas, wewenang, serta prosedur kerja di lapangan.
Baca juga : Penjelasan Kemenag Soal Penempatan Jemaah di Tenda Arafah dan Penanganannya
Selain itu, Harun turut memaparkan landasan regulasi penyelenggaraan ibadah haji sebagai dasar hukum bagi petugas dalam bertindak profesional dan terukur. Ia menambahkan, konsep pelayanan haji tersebut pada dasarnya telah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya.
Namun, pada 2026 efektivitas pelaksanaannya akan lebih diperkuat. “Konsep dasarnya sudah diterapkan sebelumnya. Tahun ini tinggal kita tingkatkan efektivitasnya agar pelayanan kepada jemaah semakin optimal,” pungkasnya.
Kegiatan Diklat PPIH 2026 ini diikuti sekitar 1.600 peserta dari berbagai unsur pelayanan haji dan diharapkan mampu meningkatkan kesiapan operasional petugas dalam menghadapi dinamika puncak ibadah haji tahun 2026. (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.