Kementerian Haji Diminta Segera Lengkapi Personel

RM.id  Rakyat Merdeka - DPR telah mengesahkan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mengganti status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian, Agustus lalu. Namun, Kementerian Haji dan Umrah belum berdiri sempurna, belum terbentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina meminta Pemerintah menuntaskan pembentukan SOTK Kementerian Haji dan Umrah melalui Peraturan Presiden (Perpres) sesegera mungkin. Mengingat, undang-undang mengamanatkan waktu pembentukan struktur dibatasi hanya 30 hari.

“Dengan mengacu ini, maka pekan ini Pemerintah akan meneken Perpres dan bisa langsung diisi personelnya,” ujar Selly dalam keterangannya, Kamis, (25/9/2025).

Baca juga : Pratikno Target TBC Turun 50 Persen Dalam 5 Tahun

Menurut Selly, Kementerian Haji dan Umrah memiliki tugas sangat kompleks karena ber kaitan dengan pengelolaan jemaah yang berjumlah ratusan ribu orang. Oleh karena itu, ke menterian ini perlu segera di lengkapi agar persiapan bisa terus berjalan.

"Persiapan haji 2026 semakin pendek, struktur kementerian harus dilengkapi sesegera mungkin sembari menyiapkan tugas yang harus dijalankan para direktur jenderal (dirjen), direktur dan pimpinan lainnya,” terang Selly.

Selly berharap, orang-orang yang akan menempati pos di Ke menterian Haji dan Umrah tak perlu dibatasi harus berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) yang sebelumnya mengurusi soal haji. Tetapi harus dilakukan seleksi secara terbuka, termasuk menggunakan proses lelang jabatan.

Baca juga : Mentrans Dan Menperin Sepakat Berkolaborasi

"Jika memang ada kandidat lain yang lebih mumpuni mengapa tidak, seperti dari kampus, kementerian lain, praktisi, bahkan TNI/Polri,” saran politikus PDIP ini.

Selly berharap, Kementerian Haji dan Umrah ini tak sekadar ‘ganti baju’ dari kementerian sebelumnya. Kementerian ini harus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jemaah baik dalam prosesi ibadah, biaya, kesehatan, keamanan dan lainnya.

Sementara, Wakil Menteri Aga ma (Wamenag) Muhammad Sya fi i mengatakan, rencananya pegawai di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag akan bedol desa ke Kementerian Haji dan Umrah. Proses peralihan pegawai ini diyakini tidak akan mengganggu persiapan penyelenggaraan haji 2026.

Baca juga : Jokowi Happy, IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

"Sampai 4 September, itu (haji) masih dikerjakan Ditjen PHU di Kemenag. Begitu berhenti langsung diambil alih oleh Kementerian Haji dan Umrah. Jadi tidak ada jeda," ujar Syafii di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Menurut Syafi i, proses perpindahan, termasuk pengalihan aset, dalam masa transisi diperkirakan berlangsung dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan. "Tapi, semua proses perhajian sudah dilaksanakan dari sekarang," kata dia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.