RM.id Rakyat Merdeka - Penolakan terhadap penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus menguat. Sebanyak 33 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Provinsi Sumut mengancam akan memboikot Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP Sumut, yang akan digelar, Minggu (8/2/2026).
Polemik DPW PPP Sumut berawal dari Suarat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, yang menetapkan Sarmadan Nur Siregar sebagai Plt Ketua DPW PPP Sumut. DPP mencopot Ketua DPW PPP Sumut, Jafaruddin Harahap, lantaran menolak mempercepat pelaksanaan Muswil DPW PPP Sumut.
Sekretaris DPW PPP Sumut, Usman Effendi Sitorus menyatakan, seluruh DPC PPP se-Provinsi Sumut menolak penunjukan Plt Ketua DPW PPP Sumut, Sarmadan Nur Siregar.
Menurutnya, penolakan 33 DPC PPP se-Provinsi Sumut itu disampaikan melalui surat tertulis, yang diserahkan kepada Ketua DPW PPP Sumut, Jafaruddin Harahap, Selasa (3/2/2026).
Baca juga : Cak Imin Bawa Pasukan Ke Istana, PKB Tegaskan Dukung Penuh Prabowo Subianto
“Penolakan terhadap SK DPP terkait penunjukan Plt Ketua DPW PPP Sumut, akan diikuti dengan langkah dan komitmen seluruh pengurus DPC. Mereka tidak akan menghadiri Muswil yang digelar oleh Plt Ketua DPW PPP Sumut, yang akan di gelar, Minggu (8/2/2026),” ujarnya di Medan, Sumut, Rabu (3/2/2026).
Usman menambahkan, seluruh pengurus DPW dan DPC PPP se-Provinsi Sumut juga akan menolak semua kebijakan dan program yang dijalankan Plt Ketua DPW PPP Sumut beserta jajarannya. Sebab, SK DPP tentang Plt Ketua DPW PPP Sumut, melanggar aturan perundangundangan, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“SK DPP tentang Plt Ketua DPW PPP Sumut yang ditanda tangani oleh Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, dan Wakil Sekretaris Jenderal, Jabbar Idris, tidak sah secara hukum. Kewenangan penandatanganan SK perubahan atau pergantian kepengurusan berada pada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP,” tegasnya.
Lebih lanjut, Usman memastikan, seluruh jajaran DPW dan DPC PPP se-Provinsi Sumut tetap solid, serta mengakui kepemimpinan Ketua DPW PPP Sumut, Jafaruddin Harahap. Menurutnya, SK DPP tentang penunjukan Plt Ketua DPW PPP Sumut, tak akan merusak konsolidasi organisasi DPW PPP di Sumut.
Baca juga : ID Food Siap Gencarkan Gerakan Pangan Murah
“Buktinya, semua kompak melawan keputusan tersebut. Kami berharap, realitas ini bisa menjadi pertimbangan Ketua Umum PPP, Mardiono, untuk mencabut kembali SK DPP yang cacat hukum itu,” ucapnya.
Terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPW PPP Sumut, Jonson Sihaloho mendorong seluruh kesepakatan islah pasca Muktamar X PPP di jalankan dan dilanjutkan sampai menghadirkan situasi yang kondusif di internal partai. Dia berharap, DPP tak melakukan kegaduhan baru, yang berpotensi merusak soliditas di tingkat pusat dan daerah.
“Akar masalah yang tidak tuntas, tidak selesainya legal formal AD/ART partai sebagai produk Muktamar X. Utamanya, pasal yang berkaitan dengan Ketua Umum dan Sekjen. Hal itu menyebabkan Sekjen menjadi tidak kapable dalam menjalankan fungsi sebagai motor organisasi,” ujarnya.
Wakil Ketua Bidang OKK DPW PPP Sumut, Aja Syahri menambahkan, selama 6 orang yang ada di SK Menteri Hukum belum menyelesaikan masalah AD/ART dan komposisi pengurus DPP PPP, mereka tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penunjukkan Plt dan menggelar Muswil di seluruh Indonesia.
Baca juga : Pemerintah Targetkan PLTSa Beroperasi 2027
“Kami tegas menolak SK tersebut. Kami menghimbau 6 orang petinggi partai di DPP PPP sesuai SK Menteri Hukum bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan ini,” harapnya.
Sementara, Plt Ketua DPW PPP Sumut, Sarmadan Nur Siregar menyatakan, pihaknya akan menggelar Muswil IX PPP Sumut di Balige, Kabupaten Toba, Minggu (8/2/2026). Menurutnya, kegiatan itu akan dihadiri oleh Ketua Umum PPP, Mohammad Mardiono.
“Pemilihan lokasi di Balige dan kehadiran tokoh nomor satu di partai, menjadi simbol keseriusan PPP dalam merajut kekuatan politik di seluruh wilayah Sumut,” imbuhnya.
Sarmadan menegaskan, Muswil bukan sekadar agenda rutin organisasi, tapi akan menjadi momentum mengembalikan kejayaan PPP di Provinsi Sumut. Menurut dia, Sumut memiliki sejarah panjang sebagai salah satu basis kekuatan utama PPP di Indonesia.
“Kesuksesan pelaksanaan Muswil akan menjadi tolak ukur kemajuan partai ke depan. Kami akan membuktikan, PPP tetap solid dan siap menghadapi seluruh agenda demokrasi,” tandasnya. [OSP]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.