RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Pers Prof. Komarudin Hidayat menyoroti perubahan mendasar ekosistem pers di tengah disrupsi media digital yang kian masif. Menurutnya, peran pers sebagai pilar keempat demokrasi kini menghadapi tantangan serius seiring maraknya media sosial (medsos) dan kanal komunikasi nonkonvensional.
Prof. Komar menjelaskan, secara historis, pers berfungsi sebagai jalur utama penyambung aspirasi masyarakat kepada Pemerintah, sekaligus sarana Pemerintah menyampaikan kebijakan kepada publik. Namun, di era digital, pola relasi tersebut mengalami perubahan besar.
“Pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi karena menjadi medium penghubung antara masyarakat dan Pemerintah. Tapi sekarang, dengan hadirnya era digital, fungsi itu mengalami pergeseran yang sangat signifikan,” terangnya, saat berbicara dalam acara Outlook Media 2026, di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Baca juga : Proyek Jangka Panjang, Persija Rekrut Striker Timnas Mauro Zijlstra
Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menegaskan, membangun kepercayaan terhadap pers tidak bisa berdiri sendiri. Kepercayaan publik harus terbangun secara timbal balik antara Pemerintah dan masyarakat, dengan pers berada di tengah sebagai medium yang memantulkan realitas secara profesional, objektif, dan beretika.
Catatan pentingnya, kepercayaan itu bukan semata-mata kepada pers. Pemerintah harus percaya kepada masyarakat, masyarakat percaya kepada pemerintah, dan pers berada di tengah sebagai medium. “Selama pers bekerja secara profesional dan beretika, di situlah korelasi kepercayaan itu terbentuk,” terangnya.
Namun demikian, Prof. Komar mengakui, kondisi tersebut kini menghadapi tantangan serius. Kehadiran medsos yang bebas dan nyaris tanpa sekat telah menggeser posisi pers arus utama. Jika sebelumnya pers menjadi pengendali utama arus informasi, kini masyarakat memiliki kanal sendiri yang mampu memengaruhi opini publik secara langsung.
Baca juga : Potret dari Udara Huntara Aceh Tamiang, Tertata Rapi dan Bersih
“Dulu ada masa kejayaan pers. Semua informasi dikendalikan pers. Pemerintah butuh pers untuk menyampaikan program, masyarakat butuh pers untuk menyuarakan aspirasi. Sekarang situasinya berbeda,” katanya.
Prof. Komar juga menyoroti realitas pers yang berjalan beriringan dengan kepentingan bisnis. Menurutnya, pers tidak lagi semata menjadi ruang publik, tetapi juga instrumen ekonomi dan bahkan medium bagi agenda tertentu. Dalam ekosistem pra-televisi hingga digital, kehadiran buzzer dan kelompok berkepentingan dinilai mampu menggeser peran pers dalam membentuk opini publik.
“Buzzer dan kelompok tertentu bisa menggeser peran pers. Ini fenomena yang nyata dan sedang kita hadapi. Karena itu, berbagai disrupsi ini perlu dibenahi agar pers tetap relevan dan berfungsi sebagai penjaga kepentingan publik,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.