Sebelumnya
Paloh menegaskan, demokrasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya jumlah partai politik, melainkan dari efektivitas dalam menghasilkan kebijakan dan mencapai tujuan bernegara. Adapun wacana perubahan ambang batas parlemen mencuat menjelang dimulainya pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR.
Lebih ekstrem lagi, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menilai, ambang batas parlemen yang ideal adalah 0 persen. Hal itu didasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa ambang batas merupakan open legal policy.
“Bagi PAN, kami selalu berprinsip pada hukum, kaidah, dan norma Pemilu. Maka, kalau mau sempurna, PT dihapus alias 0 persen,” kata Viva di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Baca juga : BSI Bidik 1 Juta Nasabah Generasi Milenial & Gen Z
Menurut Viva, semakin tinggi angka parliamentary threshold dan semakin banyak partai peserta pemilu, sistem akan semakin disproposional karena nilai representasinya rendah. Yaitu, semakin banyak suara sah nasional yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi.
“Alias suara akan hilang tertelan ombak. Banyak partai peserta pemilu tidak lolos PT sehingga suara sahnya hilang,” ujarnya.
Viva menjelaskan, pada Pemilu 2009 dengan PT 2,5 persen, suara sah nasional yang tidak dapat dikonversi mencapai 19.047.481 suara atau sekitar 18 persen dari total suara sah nasional. Kemudian, pada Pemilu 2014 dengan PT 3,5 persen, suara hilang tercatat sebanyak 2.964.975 suara atau 2,4 persen.
Baca juga : Alarm Evaluasi Manajemen Keselamatan Dan Operasional
Kemudian, kata Viva, pada Pemilu 2019 dengan PT 4 persen menyebabkan suara hilang sebesar 13.595.842 suara (9,7 persen dari suara sah nasional). Terakhir, pada Pemilu 2024 dengan PT 4 persen menyebabkan suara hilang sebesar 16.105.152 suara (10,6 persen dari suara sah nasional).
"Jika pada Pemilu 2029 diterapkan PT 7 persen, jumlah suara sah yang hilang akan semakin bertambah. Hal itu dinilai dapat menyebabkan pemilu tidak berintegritas, tidak berkualitas, serta menjauh dari prinsip kedaulatan rakyat," tandas Viva.
Semangat mengusung PT rendah juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Anak buah Ketua Umum (Ketum) Angela Tanoesoedibjo ini mengusulkan angka ideal PT sebesar 1 persen.
Baca juga : Real Madrid Vs Benfica, Berpotensi Muncul Drama Tambahan
"Ini penting untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemilu one man one vote, serta memastikan setiap suara pemilih dapat dikonversi secara adil menjadi kursi di parlemen," kata Ferry di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Ferry menambahkan, tujuan awal PT adalah untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Namun, kata dia, pada praktiknya tujuan tersebut tidak sepenuhnya tercapai. Karena dalam beberapa pemilu, kata dia justru terjadi penambahan jumlah partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPR.
"Selain itu, persoalan paling esensial adalah terjadinya disproporsionalitas hasil pemilu,” tandas mantan komisioner KPU Pusat ini. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.