RM.id Rakyat Merdeka - Indonesia kehilangan salah satu negarawan senior, Try Sutrisno, yang hingga akhir hayatnya tetap menyuarakan gagasan kebangsaan dan kritik terhadap arah demokrasi nasional.
Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J. Rachbini mengenang sosok Wakil Presiden ke-6 RI itu sebagai tokoh yang terbuka berdialog, termasuk dengan generasi muda yang kerap menyampaikan kritik di ruang publik.
“Meski tidak bersahabat dekat, setiap bertemu beliau selalu menyapa dengan hangat, seolah sudah lama berkawan. Itu terjadi berulang kali di berbagai forum,” ujar Didik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Baca juga : Gus Muhaimin Kenang Warisan Pengabdian Try Sutrisno untuk Bangsa
Menurut dia, Try Sutrisno tetap aktif mengikuti dinamika pemikiran publik, bahkan terhadap kritik generasi muda sejak dekade 1990-an. Hal itu membuatnya terus memperhatikan gagasan-gagasan Try, baik pada masa Orde Baru maupun era reformasi.
Pada 21 Juli 2025, dalam acara Pembinaan Ideologi Pancasila dan Peluncuran Pancasila Virtual Expo 2025 di Universitas Indonesia, Try Sutrisno masih tampil sehat dan menyampaikan pidato yang tegas. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti kecenderungan kehidupan berbangsa yang dinilai semakin liberal dan menjauh dari nilai-nilai Pancasila.
Try menilai praktik demokrasi pasca-amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah kehidupan ketatanegaraan secara mendasar. Ia bahkan menyebut pelaksanaan demokrasi Indonesia sangat liberal, “bahkan lebih liberal dari sistem yang berlaku di Amerika Serikat.”
Baca juga : MU Incar Konsistensi Saat Menjamu Crystal Palace
Menurutnya, amandemen konstitusi yang dilakukan tanpa kajian dan perenungan mendalam menyisakan berbagai kelemahan setelah lebih dari dua dekade dijalankan. Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi dan kaji ulang terhadap sistem ketatanegaraan hasil amandemen tersebut.
Salah satu yang disorot adalah perubahan posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan tidak lagi menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Try berpandangan, hilangnya fungsi tersebut membuat arah kebijakan nasional lebih ditentukan kepentingan jangka pendek politik elektoral.
Didik menilai kritik Try Sutrisno perlu menjadi diskursus penting dalam kehidupan bernegara. Reformasi, menurut Try, tidak seharusnya berlandaskan prinsip liberal semata, melainkan berakar pada nilai-nilai dasar keindonesiaan.
Baca juga : Persita Vs Dewa United, Ujian Konsistensi di Tengah Jadwal Padat
Ia menekankan bahwa demokrasi hanyalah sarana untuk mencapai tujuan kemerdekaan, bukan tujuan akhir. Karena itu, praktik demokrasi tidak boleh melemahkan moral, etika, dan falsafah Pancasila.
“Evaluasi terhadap praktik demokrasi dan kehidupan berbangsa diperlukan agar tetap sesuai dengan karakter bangsa Indonesia,” ujar Didik mengenang pandangan almarhum.
Bagi banyak kalangan, Try Sutrisno bukan hanya mantan pejabat negara, melainkan negarawan yang konsisten mengingatkan pentingnya integritas nasional dan penguatan nilai Pancasila dalam setiap fase perjalanan bangsa.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.