RM.id Rakyat Merdeka - Analis kontra intelijen, Gautama Wiranegara meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Penyidikan dinilai harus diperluas, tidak hanya berhenti pada satu perusahaan, tetapi menjangkau seluruh jaringan yang terlibat.
Gautama menilai, penyidikan saat ini telah memasuki fase krusial. Menurutnya, langkah KPK akan menentukan, apakah penanganan perkara ini sekadar penindakan biasa atau mampu membongkar sistem yang lebih luas.
“Dalam setiap operasi, fase setelah target pertama diamankan adalah penentu. Di titik itu terlihat apakah kita hanya menangkap pelaku, atau membongkar jaringan,” kata Gautama di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Ia menilai indikasi keterlibatan banyak pihak sudah terlihat jelas. Hal ini merujuk pada pengakuan KPK mengenai adanya forwarder lain dalam pusaran kasus tersebut.
“Dalam bahasa operasi, itu berarti jaringan sudah terpetakan. Pertanyaannya, apakah akan dilanjutkan atau justru dihentikan secara halus,” tuturnya.
Baca juga : KPK Catat 265 Keluarga Tahanan Berkunjung Saat Lebaran
Gautama juga menyoroti dugaan aliran dana sekitar Rp 7 miliar per bulan yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Menurutnya, skala tersebut mustahil hanya melibatkan satu entitas, apalagi dengan keterlibatan aparatur sipil negara lintas jabatan. Temuan dua safe house dengan nilai sitaan puluhan miliar rupiah semakin memperkuat indikasi adanya jaringan yang lebih luas.
“Tidak ada sistem logistik sebesar itu yang hanya melayani satu klien. Safe house itu adalah titik agregasi dana, bukan transaksi tunggal,” jelasnya.
Dengan sejumlah fakta tersebut, narasi yang hanya menempatkan satu perusahaan sebagai pemberi suap mulai dipertanyakan.
Gautama mengingatkan prinsip dasar dalam operasi, yakni “one target is never alone”.
“Kalau hanya satu perusahaan yang ditetapkan sebagai pemberi, maka ada dua kemungkinan: kita belum melihat seluruh gambaran, atau kita memilih tidak melihatnya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan risiko besar jika KPK tidak segera memperluas penyidikan. Momentum yang hilang dapat memberi ruang bagi jaringan untuk menghilangkan jejak dan memperkuat pertahanan.
Baca juga : Program Mudik ke Jakarta Dongkrak Transaksi Hingga Rp 21 Triliun
“Kalau momentum hilang, jaringan akan beradaptasi. Ini yang disebut target hardening. Begitu itu terjadi, pembuktian akan jauh lebih sulit,” ungkap Gautama.
Dari sisi hukum, Gautama menegaskan tidak ada hambatan bagi KPK untuk mengembangkan perkara. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak membatasi jumlah pemberi suap.
“Jika ada lebih dari satu pemberi, semuanya bisa ditarik. Hukum sudah memberi jalan, tinggal kemauan untuk menggunakan,” katanya.
Di ruang publik, sejumlah nama perusahaan mulai mencuat, seperti PT INE, PT BBJ, dan PT FIE. Meski belum ada penetapan resmi, kemunculan nama-nama tersebut dinilai menjadi ujian integritas bagi KPK.
“Ini bukan lagi soal teknis. Ini soal apakah semua yang terdeteksi akan ditindak, atau hanya sebagian. Kalau hanya satu, publik akan membaca sebagai tebang pilih,” tegasnya.
Gautama juga mengingatkan potensi kelemahan perkara di pengadilan jika penyidikan tidak diperluas.
“Pembelaan paling sederhana nanti: kalau hanya satu perusahaan, dari mana seluruh uang itu? Ini argumen logis yang bisa melemahkan perkara,” katanya.
Baca juga : Kapolri Minta Jajaran Mitigasi Cuaca Buruk Selama Arus Balik Lebaran
Lebih jauh, ia menilai persoalan ini berpotensi sistemik. Keterlibatan pejabat yang baru menjabat namun langsung terseret kasus menjadi indikasi bahwa masalah tidak hanya pada individu, tetapi juga pada sistem yang sudah terbentuk.
Dalam analisisnya, Gautama turut menyinggung perbaikan kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kepabeanan. Setelah sempat turun sekitar 8 persen, kini terjadi peningkatan sekitar 5 persen.
“Lonjakan ini tidak bisa diabaikan. Tapi tanpa pembongkaran sistem, perbaikan itu bisa jadi tidak berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi saat ini merupakan “golden window” dalam penyidikan. Sejumlah indikator telah terpenuhi, mulai dari pola yang dikenali sejak 2016–2020, temuan safe house, aliran dana yang terpetakan, hingga pengakuan adanya pihak lain.
“Kalau momentum ini dilewatkan, penyidikan akan berubah menjadi reaktif. Itu sama saja dengan mengejar bayangan,” tegasnya.
Gautama menilai KPK kini berada di persimpangan penting. “Ini bukan sekadar kasus suap. Ini ujian apakah KPK hanya menangani kasus, atau benar-benar membongkar sistem. Publik sudah melihat, data sudah ada, hukum sudah jelas. Sekarang tinggal keputusan,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.