RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto menyinggung fenomena kelompok yang tidak mau bekerja sama dalam pembangunan. Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Pemerintah Bersama Anggota Kabinet Merah Putih, Eselon I, dan Dirut BUMN di Istana, Jakarta Rabu (8/4/2026).
Prabowo menegaskan perbedaan sikap adalah hal wajar dalam demokrasi. Pemerintah tetap menghormati pihak yang memilih tidak terlibat.
“Ada kelompok yang tidak mau bekerja sama. Kita hormati, tidak ada masalah,” ujar Prabowo.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti warga desa yang membangun jembatan. Sebagian ikut gotong royong, sementara sebagian lain memilih tidak ikut. Namun, ia mengingatkan agar pihak yang tidak terlibat tidak hanya melontarkan kritik tanpa solusi.
“Ada yang tidak ikut membangun, tapi hanya mengkritik. Kayunya salah, pakunya salah, rantainya salah. Padahal jembatannya tidak pernah jadi,” katanya.
Baca juga : Gempa M7,3 Guncang Bitung Sulawesi Utara, Terasa Kuat Hingga Ternate
Menurut Prabowo, pemerintah tidak boleh goyah menghadapi kritik semacam itu. Fokus utama tetap pada kebutuhan rakyat.
“Kalau ada yang bilang kita salah, tidak apa-apa. Yang penting rakyat butuh jembatan dan kita bangun,” tegasnya.
Ia menyebut fenomena tersebut bukan hal baru. Sejak masa penjajahan, selalu ada kelompok dari dalam negeri yang tidak sejalan dengan kepentingan bangsa. “Ini bagian dari sifat manusia, ada iri, dengki, dan kebencian,” ucapnya.
Prabowo juga mengingatkan tantangan baru di era digital. Teknologi, termasuk kecerdasan buatan, dapat menciptakan persepsi seolah-olah banyak pihak bersuara, padahal dikendalikan segelintir orang.
“Satu orang bisa punya ribuan akun. Ini yang disebut echo chamber,” katanya.
Baca juga : Prabowo Turun Langsung, Kepercayaan Investor Jepang Dan Korsel Meningkat
Meski begitu, Prabowo meminta jajarannya tidak alergi terhadap kritik. Ia justru menganggap kritik sebagai pengingat untuk bekerja lebih baik.
Di sisi lain, Prabowo menegaskan Indonesia memiliki mekanisme konstitusional dalam sistem demokrasi, termasuk pergantian kepemimpinan.
“Kalau pemerintah dinilai tidak baik, ada mekanisme untuk menggantinya, melalui pemilu atau impeachment,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejarah Indonesia yang menunjukkan pergantian kepemimpinan dapat berlangsung secara damai.
Karena itu, Prabowo mengajak seluruh pihak tetap berpegang pada konstitusi dan konsensus nasional. “Tidak ada negara tanpa hukum, tanpa konstitusi,” tegasnya.
Baca juga : Indonesia-Korsel Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi, Pertahanan, hingga AI
Prabowo juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk tetap solid dan bekerja sebagai satu tim. Ia menolak ego sektoral antar kementerian dan lembaga.
“Kita harus bekerja terintegrasi, kompak, dan mengutamakan kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.