RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Wihadi Wijanto menegaskan, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih kuat untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, meski dihadapkan pada tekanan kenaikan harga energi global.
Pernyataan tersebut disampaikan Wihadi, merespons usulan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) yang meminta Pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). JK beralasan, besarnya subsidi energi berpotensi memperlebar defisit APBN dan menambah utang negara.
Menurut Wihadi, APBN tidak bisa dilihat semata dari sisi penerimaan dan belanja. Dia mengatakan, lebih dari itu APBN berfungsi sebagai instrumen stabilisasi untuk meredam dampak gejolak global agar tidak langsung dirasakan masyarakat.
Baca juga : RI Kokoh Hadapi Tekanan Rantai Pasok Pupuk Dunia
“Fundamental ekonomi kita tetap terjaga," kata Wihadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (12/4/2026).
Wihadi mengungkapkan, inflasi Maret 2026 berada di level 3,48 persen, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur berada di zona ekspansif.
"Dalam kondisi ini, APBN mampu menjadi shock absorber terhadap tekanan global, khususnya sektor energi," ujarnya.
Baca juga : Bukukan Rp 184 T, Belanja Nasional Lampaui Target
Secara fiskal, lanjut Wihadi, kondisi APBN masih berada dalam koridor aman. Defisit tetap terkendali dan rasio utang berada pada level yang terjaga, sehingga Pemerintah memiliki ruang untuk menambah subsidi BBM jika diperlukan.
“Kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 mencapai Rp 574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan. Ini menunjukkan APBN cukup fleksibel untuk melakukan penyesuaian anggaran melalui refocusing, dengan defisit tetap di bawah 3 persen,” jelasnya.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini mengungkapkan, Pemerintah telah melakukan efisiensi belanja non-prioritas guna memperkuat anggaran subsidi energi. Langkah ini, kata dia, dinilai penting untuk mencegah dampak berantai terhadap perekonomian nasional.
Baca juga : Pram Dukung Basmi Ikan Lapis Baja Asal Amerika
“Kenaikan harga energi berpotensi memicu inflasi, menekan daya beli, dan meningkatkan biaya dana. Efek berantai ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang berada dalam momentum positif,” paparnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.