RM.id Rakyat Merdeka - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) curhat berbagai persoalan yang terjadi di daerahnya ke Ombudsman RI. Laporan disampaikan langsung di kantor Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026).
Beragam persoalan yang diadukan dari penanganan banjir, pendataan, penyaluran bantuan bagi korban bencana, hingga ketidakharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif.
Selain itu, berbagai persoalan aparatur sipil negara (ASN) dari level organisasi perangkat daerah (OPD), camat hingga lurah.
Laporan para wakil rakyat tersebut diterima langsung Komisioner Ombudsman, Maneger Nasution, dan telah teregistrasi secara resmi.
Usai menyampaikan laporan, anggota DPRD Tapteng, Madayansyah Tambunan, didampingi Deni Herman Hulu, Musliadi Simanjuntak, Niko Septian Sitompul, dan Hashim Rahman Pasaribu menegaskan, berharap, curhatan mereka menjadi pintu masuk bagi Ombudsman untuk melakukan pemeriksaan.
Baca juga : Polemik Anak Bupati Jadi Kepala Dinas, DPRD Malang Sidang BKPSDM & Baperjakat
"Ombudsman ini menjadi pintu masuk untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang terjadi di Tapteng, karena dampaknya bermuara pada pelayanan publik," ujar Anggota DPRD Kabupaten Tapteng dari Partai Gerindra, Madayansyah Tambunan.
Senada, legislator daerah dari Partai NasDem, Musliadi Simanjuntak membeberkan, persoalan yang paling disorot penanganan banjir serta polemik bantuan Jaminan Hidup (Jadup).
Banyak korban bencana yang tal tercatat sebagai penerima bantuan. Sementara warga yang tidak terdampak malah menerima.
Kondisi itu memicu keresahan dan berujung aksi protes dan penyegelan kantor lurah serta kantor camat.
"Kami laporkan semua persoalan ini ke Ombudsman. Semoa ditindaklanjuti," imbuhnya.
Baca juga : Prabowo Sorot Mobil Dinas Kepala Daerah Rp 8 M, Pengamat: Ini Peringatan Keras
Tak berhenti di Ombudsman, para anggota DPRD tersebut juga berencana melaporkan persoalan ini ke sejumlah lembaga negara lainnya, seperti KPK, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, hingga kementerian terkait dan DPR RI.
Soal penanganan bencana, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu terus berupaya memenuhi kebutuhan korban. Terbaru, Masinton mennggelar undian dan verifikasi hunian tetap (huntap) bagi korban banjir bandang di Aula Dinas Pendidikan (Disdik) Tapteng, Senin (27/4/2026).
"Undian dan verifikasi hunian tetap tahap pertama sebanyak 118 unit," kata Masinton Pasaribu, seraya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan proses pembangunan huntap tersebut.
"Kami meminta maaf jika terjadi keterlambatan. Intinya, kami tetap bertanggung jawab terhadap seluruh pendataan warga terdampak," ujarnya.
Menurut Masinton, keterlambatan pembangunan huntap disebabkan berbagai kendala teknis, dari faktor cuaca hingga ketersediaan material bangunan.
Baca juga : Mengurai Masalah Penyeberangan dan Krisis Transportasi Umum
"Tadi juga kami sampaikan, negara akan terus hadir dan kami akan intens mendampingi. Mudah-mudahan huntap ini membawa semangat baru bagi masyarakat," tuturnya.
Dia menargetkan pembangunan huntap dapat diselesaikan paling lambat pada Juni 2026, dengan catatan cuaca mendukung dan material tersedia dengan cepat.
"Paling lama Juni sudah selesai. Namun, kami juga harus menyiapkan fasilitas pendukung seperti listrik dan air. Mudah-mudahan semua berjalan lancar," katanya.
Masinton menambahkan, total pembangunan huntap di Tapteng direncanakan sekitar 700 unit, dengan jumlah terbanyak berada di Hutanabolon, Kecamatan Tukka.
"Selanjutnya, kami juga akan melihat kebutuhan relokasi lain, termasuk menyiapkan lahan dan hunian. Intinya, kami bekerja untuk masyarakat," ungkapnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.